Ketua KPAD: Harus Ada Perubahan Paradigma Pelayanan Pada Pasien ODHA di RSUD Kudus

oleh

Kudus, isknews.com – Di Kabupaten Kudus, pasien penderita HIV AIDS hingga kini tercatat telah mencapai angka 500 pasien pada tahun 2019 ini. Namun pada penanganannya Orang Dengan HIV AIDS (Odha) di Kabupaten Kudus masih mengalami diskriminasi dari petugas pelayanan kesehatan, di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus. Loekmono Hadi Kudus.

Sorotan terhadap perilaku paramedis tersebut  disampaikan oleh anggota Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kudus Eni Mardiyanti dalam perbincangannya dengan media ini, Jumat (29/11/2019).

Eni mengungkapkan bahwa orang yang terinveksi HIV/AIDS tersebut memiliki hak yang sama seperti masyarakat lainnya. “Jangan sampai karena tertular justru pasien dibuat tidak nyaman berada di lingkungan masyarakat umum,” ujar dia.

TRENDING :  Sejak 1997, 205 ODHA di Jepara Telah Meninggal Dunia

Disampaikannya, layanan terhadap pasien ODHA hingga hari ini dinilainya masih belum memanusiakan manusia,  “tegas saya katakan itu belum memanusiakan manusia,’ katanya.

“ODHA itu manusia, ia juga subyek bukan obyek dari paramedis di sana, kalau memang pelayanan ramah mbok ramah, wong logonya juga sopan, Sapa dan senyum,  kami juga beberapa kali melayangkan bukan hanya surat ya tapi aduan-aduan kesana, sampai kami ini dibilang provokator oleh paramedis yang ada dilayanan,” ungkapnya.

Dia menambahkan, ketika berbicara tentang layanan di bagian penanganan ODHA RSUD memang dirinya sebagai anggota Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) sudah berMOU dengan RSUD Loekmono Hadi Kudus, karena salah satu syarat untuk berdirinya klinik Pelayanan Dukungan Pengobatan (PDP) satunya adalah berMOU  dengan KDS.

TRENDING :  Kenali dan Cegah Penyakit Difteri, Masyarakat Diminta Waspada

“Di kelompok yang banyak anggotanya yang ODHA inilah kami berMOU pada November tahun 2017. Nah seiring berjalannya waktu kami tidak pernah dilibatkan dalam hal pengambilan kebijakan, kami hanya dipakai sebagai sarana untuk menambah kapasitas rumah sakit layanan,  sarana layanan hanya itu,” ungkap dia.

Menurutnya, semenjak tahun 2017 hingga 2019 kelompoknya tidak pernah dimintai pendapat atau diajak rapat rapat, untuk kebijakan pengambil kebijakan di Gardenia. “Karena klinik Gardenia adalah klinik khusus untuk ODHA itu,  kami tidak pernah tersosialisasi dan tidak pernah dilibatkan,” keluhnya.

TRENDING :  Kampanye Cegah Anemia, Ribuan Siswa SMA NU Al Ma'ruf Kudus Minum Tablet Tambah Darah

Padahal terang dia dirinya bisa menghentikan sepihak dari keanggotaan kelompok, “Kalau kami berhenti ya mungkin akreditasinya turun, karena salah satu klausul supaya akreditasi naik adalah adanya pengobatan untuk HIV AIDS,” ujarnya.

Terkait hal tersebut, Eni mengaku suiah melayangkan protes secara lisan maupun secara kami datang mendatangi direktur. “Karena MOU di situ ditandatangani oleh direktur dan saya selaku KDS. Harus ada perubahan paradigma pelayanan dari petugas di RSUD Loekmono Hadi Kudus terhadap pasien ODHA,” tandasnya.

Sementara itu dikonfirmasi dan dimita tanggapannya oleh media ini terkait pernyataan anggota KPAD Kudus tersebut, Direktur RSUD Loekmono Hadi Kudus, dr Aziz Achyar mengaku sedang membicarakan dan mendiskusikannya dengan Eni Mardiyanti. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :