Ketua Pansus III : Tarif Harga Barang Di Mini Market Tak Boleh Lebih Murah Dari Toko Kelontong Milik Warga

oleh -947 kali dibaca

Kudus, isknews.com – Pembahasan mengenai keberadaan toko modern baru di Kabupaten Kudus yang semakin tak terbendung pagi tadi dibahas dalam Pansus III DPRD Kabupaten Kudus, pansus yang dibentuk untuk menggodok Rancangan Peraturan Daerah, tentang penataan toko-toko modern itu berupaya mengawal aturan ketat agar keberadaan toko modern dan UMKM serta diharapkan bisa menjalin kemitraan yang strategis dengan para pengusaha UMKM lokal.

Ketua Pansus III Agus Imakudin dalam kesempatan Rapat pagi tadi (20/6) di ruang rapat lantai 3 gedung DPRD Kudus tersebut tersebut menegaskan, “Keberadaan toko modern yang semakin bertambah banyak harus bisa menjadi pasar potensial untuk produk UMKM di Kabupaten Kudus, yang diperlukan saat ini adalah bagaimana dibuat sebuah peraturan yang melahirkan iklim persaingan sehat dan saling menguntungkan,” katanya,

Selanjutnya Agus imakudin menjelaskan ”Toko modern yang tersebar di tiap kecamatan bisa dimanfaatkan untuk pelaku UMKM agar produknya bisa dipasarkan di sana. Tentunya ini diperlukan aturan yang mengikat agar pengelola toko modern bisa mengakomodasi produk UMKM lokal.’’ Jelasnya.

Agus juga mengatakan, “dari data Pemkab sebanyak 62 toko modern yang sebagian besar merupakan bisnis wara laba dan berformat mini market telah beroperasi di Kabupaten Kudus, kedepan harus ada upaya regulatif berkait dengan tarif dan harga, bahwa produk yang diperdagangkan tidak boleh lebih murah dari harga yang di jual di warung-warung kelontong milik warga,” tambahnya.

Ketua Pansus III DPRD Kudus Agus Imakudin menambahkan, penyusunan aturan mengenai minimarket bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan UMKM dan koperasi. Selain itu, ini juga sebagai kewajiban sosial pelaku usaha dalam pengembangan dan pembinaan masyarakat dan lingkungan sekitar.

“Raperda ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman bagi pemerintah daerah dan pemilik toko modern dalam penyelenggaraan kewajiban sosial pelaku usaha, baik dari aspek pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu dirumuskan dalam rangka mengatasi dampak negatif yang mungkin timbul, dari pesatnya pertumbuhan minimarket (toko modern) terhadap pedagang eceran tradisional,” paparnya. Pihaknya mengusulkan agar lokasi minimarket atau pun swalayan minimal berjarak 500 meter dari pasar tradisional.

“Dengan tujuan tidak mematikan usaha kecil milik masyarakat. Dengan ketentuan jarak ini, tentunya pedagang kecil tidak kalah bersaing dengan bisnis pesaing mereka yang lebih unggul dalam manajemen, pemasaran, dan promosi,” ujarnya. Terkait dengan kewajiban untuk menampung produk UMKM, Udin, sapaan akrab Agus Imakudin, meminta dinas terkait mendata dan membina pelaku UMKM di wilayah Kabupaten kudus. Para pemilik swalayan atau pun toko modern memiliki aturan dan kualifikasi tertentu. (YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :