Kinerja Industri Perbankan Jawa Tengah dan DIY di atas Nasional

oleh
Foto: Dokumentasi OJK Jateng DIY. (Aris Sofiyanto/isknews.com)

Ekonomi, isknews.com – Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 3 Jawa Tengah dan DIY, Aman Santosa, menyampaikan kredit di Jawa Tengah dan DIY tumbuh masing-masing 7,05% dan 6,65%, sedangkan DPK tumbuh masing-masing sebesar 6,99% dan 6,53%.

Pertumbuhan kredit dan DPK di Jawa Tengah berada di atas pertumbuhan perbankan nasional yang tumbuh masing-masing sebesar 6,08% dan 6,54%. Intermediasi perbankan di Jawa Tengah juga optimal, sebagaimana rasio LDR yang mencapai 97,47%. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kondisi likuiditas di Jawa Tengah masih terjaga dengan baik.

Pangsa pembiayaan perbankan syariah terhadap total kredit perbankan di Jawa Tengah dan DIY mencapai 6,83% dan 10,43%, lebih tinggi dibandingkan pangsa perbankan syariah nasional yaitu sebesar 6,32%. Fungsi intermediasi perbankan syariah Jawa Tengah juga telah optimal, yang tercermin dari rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) sebesar 97,22%.

Sementara Penyaluran KUR di Jawa Tengah masih terbesar se-Indonesia, yaitu mencapai Rp82,9 Triliun atau 17,53% dari KUR Nasional sebesar Rp473,2 Triliun. Di samping itu, pertumbuhannya juga sangat menggembirakan yaitu mencapai 42,35% atau lebih tinggi dari pertumbuhan KUR nasional sebesar 41,97%. 

Upaya penguatan permodalan BPR di Jawa Tengah dan DIY juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Jumlah BPR yang modal intinya di bawah Rp3 Miliar menurun dari 60 BPR pada tahun 2018 menjadi 10 BPR pada akhir tahun 2019. Sedangkan jumlah BPR dengan modal inti di atas Rp6 Miliar meningkat sebanyak 30 BPR, yaitu dari 218 BPR pada tahun 2018 menjadi 248 BPR pada tahun 2019.

Di samping melalui penambahan modal, lanjut Aman Santosa, upaya penguatan industri BPR juga dilakukan melalui merger dan konsolidasi. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 telah terdapat 7 BPR yang melakukan merger menjadi 3 BPR, sedangkan 2 BPR masih dalam proses. Selain itu, OJK juga mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah yang telah sepakat untuk melakukan merger 27 Badan Kredit Kecamatan (BKK) yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah menjadi 1 BPR. BPR hasil merger ini akan memiliki total aset sekitar Rp2,36 triliun dan menjadi salah satu BPR terbesar se-Jawa Tengah (ke-2), atau salah satu BPR terbesar milik Pemda se-Indonesia (ke-2), dan salah satu BPR terbesar se-Indonesia (ke-7). OJK secara aktif memberikan dukungan dan pendampingan dalam proses merger ini. (AJ/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :