KMKP Desak Hentikan Proses Pengisian Perangkat Desa di Kudus

oleh

Kudus, isknews.com – Sejumlah elemen masyarakat mulai melakukan desakan untuk menghentikan dan menunda proses pengisin perangkat Desa yang telah di gulirkan oleh Pemkab Kudus.

Demikian pula yang dilakukan elemen Komando Perjuangan Merah Putih (KPMP), bertempat di Alun-alun Simpang Tujuh Kudus, sebanayak seratusan demonstran berseragam loreng ini, meneriakkan tuntutannya kepada Pemkab Kudus untuk melakukan peenghentian proses rekrutmen tersebut, Kamis (11/07/2019).

Soleh Isman, Pembina KMKP Kudus yang juga Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Demo mengatakan bahwa kebijakan Bupati Kudus, HM Tamzil memberikan izin pengisian perangkat desa dianggap kontradiksi dengan pola pemerintahan yang benar. Dengan mengesampingkan DPRD Kudus yang sebelumnya menolak usulan tersebut.

TRENDING :  Pangdam Diponegoro Ingatkan Prajurit TNI Jaga Netralitas
Sejumlah aktivis Komando Perjuangan Merah Putih (KPMP) desak Bupati hentikan proses pengisian perangkat di Kudus (Foto: YM)

Selain itu, KPMP menduga terjadinya transaksional oleh pihak-pihak tertentu terhadap kebijakan tersebut. Sehingga munculah kegiatan pengisian perangkat daerah secara serentak di Kabupaten Kudus.

“Perda nomor 4 tahun 2015 yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ini, perubahannya tinggal menunggu di paripurnakan. Dengan kata lain, ini tinggal selangkah lagi. Kenapa tiba-tiba muncul SK Bupati Kudus No 141.3/126/2019,” tegas dia.

Menurut Isman, pada awal proses pengisian perangkat desa ini. Pihaknya banyak mendengar laporan warga terkait praktik jual beli jabatan. Dengan kisaran harga Rp. 250-350 juta untuk perangkat desa dan Rp. 600-700 juta untuk sekertaris desa.

“Paling santer terdengar di Kecamatan Undaan. Nominalnya segitu,” katanya.

TRENDING :  Buka Musyawarah Kerja, Plt. Bupati Kudus Apresiasi Peran NU

Alasan inilah yang kemudian dijadikannya landasan untuk mendesak Pemkab Kudus agar menunda pelaksanaan pengisian perangkat desa. Setidaknya sampai Perda nomor 4 tahun 2015 diparipurnakan dan setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

“Kami minta hal ini segera ditindaklanjuti oleh Bupati Kudus. Jika tidak kami akan kerahkan masa lebih banyak,” ancamnya.

Hadir menyambut para demonstran, Assisten I, Agus Budi Satriyo yang di dampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Adhi Sadono mengatakan bahwa permasalahan regulasi akan segera dikonsulkan ke Gubernur.

“Masukan ini nanti akan kami sampaikan ke Bupati Kudus. Untuk kebijakannya seperti apa, itu kapasitas Bupati Kudus,” katanya.

TRENDING :  Wacana Pendidikan Sarjana Untuk Pamong Desa

Sedangkan untuk isu adanya praktek jual beli jabatan. Dia menegaskan jika pengisian perangkat desa akan dilakukan secara transparan.

“Ini nanti pakai CAT, dimana hasilnya akan keluar setelah peserta menyelesaikan ujian. Dan peserta nilai tertinggi yang akan menduduki jabatan tersebut. Dengan sistem ini, kami paatikan proses akan transparan,” tegasnya.

Setelah melakukan demo di Alun-alun Simpang Tujuh Kudus, masa kemudian melanjutkan aksinya di depan Gedung DPRD. Ketua Komisi A DPRD, Mardiyanto mengatakan bahwa hak interpelasi yang mereka ajukan akan terus berjalan. Sembari menjalankan kesepakatan yang telah dibuat dengan Pemkab, yakni akan segera dilakukan konsultasi ke Gubernur. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :