Komisi B DPRD Kudus Tolak LKPJ Disnakerperinkop, Usulkan Pencopotan Kepala Dinas

oleh -1,351 kali dibaca

Kudus, isknews.com – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus dalam rapat paripurna tentang laporan komisi-komisi yang dilanjutkan penetapan rancangan keputusan DPRD Kudus tentang rekomendasi atas LKPJ Pemkab Kudus TA 2023, menolak Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Kudus tahun anggaran 2023.

Penolakan tersebut khususnya atas LKPJ Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan UKM (Disnakerperinkop) saat digelar rapat paripurna di ruang rapat DPRD Kudus.

Penolakan tersebut disampaikan langsung oleh Juru Bicara Komisi B, Sutejo, dalam rapat paripurna tentang laporan komisi-komisi yang dilanjutkan penetapan rancangan keputusan DPRD Kudus tentang rekomendasi atas LKPJ Pemkab Kudus TA 2023 di ruang rapat DPRD Kudus, Rabu, 17 April 2024 siang.

Diketahui, rapat paripurna siang ini dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati Kudus Muhammad Hasan Chabibie, Forkopimda, OPD, serta pimpinan hingga anggota DPRD Kudus lainnya.

Usai rapat, Ketua Komisi B DPRD Kudus, Anis Hidayat menjelaskan bahwa ada 4 catatan yang menjadi alasan Komisi B menolak LKPJ Disnaker Kudus tahun anggaran 2023.

Pertama disebabkan karena adanya kegiatan maladministrasi dan mal policy dalam pembangunan kios yang melanggar sepadan jalan di kawasan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) di Desa Klaling, Kudus.

Hal itu dikatakan Anis menjadi preseden buruk yang dicontohkan oleh Disnaker Kudus. Sebab dikhawatirkan, pembangunan di atas sepadan jalan bisa menjadi yurispundesi atau contoh bagi masyarakat untuk melakukan hal yang sama.

“Kalau dibiarkan, khawatirnya kami menjadi contoh pada masyarakat, bahwa masyarakat bisa membangun seperti yang dilakukan pemerintah daerah yang diberi contoh Disnaker,” ujar Anis.

Sejauh ini pun mengenai rencana pendirian bangunan di sepadan jalan telah diperingatkan oleh Komisi B, namun menurut Anis, tidak ada respon baik dari dinas terkait.

Kemudian, alasan lainnya yang membuat Komisi B menolak LKPJ Disnaker karena lalainya dinas atas pengawasan hubungan industrial terhadap sebagian besar perusahaan yang menerapkan jam kerja di atas batas kewajaran, sehingga menimbulkan efek peningkatan stunting, gangguan psikologi keluarga, dan dampak pelaksanaan keagamaan.

Alasan ketiga, pembinaan koperasi yang tidak efektif sehingga menimbulkan banyak permasalahan di banyak koperasi.

Keempat, adanya SilPA dari tahun ke tahun yang cukup besar, khususnya 3 tahun terakhir yang merugikan masyarakat penerima manfaat.

“Berkenaan dengan hal-hal tersebut, komisi B DPRD Kudus meminta agar Kepala Disnakerperinkop UKM Kudus diganti, karena ketidakmampuannya dalam melaksanakan tugas dengan baik, sebagaimana pada tahun 2023 sempat direkomendasikan oleh tujuh fraksi DPRD untuk dievaluasi,” jelas Anis.

Sementara itu, menanggapi catatan yang disampaikan Komisi B dalam rapat paripurna, Pj Bupati Kudus Muhammad Hasan Chabibie menjelaskan bahwa hal itu menjadi masukan yang positif bagi Pemkab Kudus untuk bisa diperbaiki lagi ke depannya.

Termasuk terkait usulan penggantian Kepala Disnakerperinkop Kudus, hal itu akan didalami lebih detail lagi oleh pihaknya. Tentang mana yang perlu diperbaiki serta mana yang perlu diperbaiki.

“Prinsipnya, kami sangat menghargai dan mengapresiasi apa yang menjadi masukan dari pimpinan dan para anggota dewan terhadap LKPJ tahun 2023,” katanya.

“Lalu untuk mengganti kepala Disnaker, itu ada mekanismenya. Kita akan evaluasi secara keseluruhan, kita terima semua masukan dan menghargai semua pendapat dari anggota DPRD Kudus,” tegas Hasan melanjutkan. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

No More Posts Available.

No more pages to load.