Komitmen Pemerintah Lindungi Konsumen, Penting Miliki KK Dan KTP  Saat Registrasi Sim Card

oleh

Kudus, isknews.com – Paska diberlakukannya kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengenai aturan validasi pelanggan seluler prabayar yang wajib menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK).

Menkominfo Rudiantara dalam sebuah kesempatan menyampaikan bahwa kebijakannya itu  berupaya meyakinkan masyarakat bahwa registrasi ini adalah komitmen perlindungan kepada konsumen. Selain itu juga untuk kepentingan national single identity.

Jika kemudian tidak memiliki dokumen kependudukan, maka kartu simcard bisa dilakukan pemblokiran ataupun bahkan dihapuskan.

Karena itulah, kepemilikan dokumen adminduk adalah salah satu hal penting yang harus ada. Pasalnya, dokumen tersebut mendukung semua bentuk keperluan yang dibutuhkan warga.

TRENDING :  Selamat Pasar Kliwon Kudus Raih Penghargaan Pasar Ramah Difabel

”Jika hendak registrasi ulang simcard kan, memang menggunakan kartu keluarga (KK). Dari sana, baru proses bisa dilakukan. Kalau belum punya KK, maka proses registrasi ya, tidak bisa dilakukan,” jelas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus Hendro Martoyo.

KK dibutuhkan karena pada saat registrasi, pemilik simcard akan diminta mengisi nomor KK dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mereka. Termasuk juga yang masih berusia di bawah 17 tahun.

Bagi warga yang masih berusia di bawah 17 tahun, memang sudah bisa mendaftarkan simcard mereka. Karena sejak lahir, mereka juga sudah diberikan NIK. Pemerintah juga sebenarnya sudah memprogramkan KTP untuk anak. Hanya saja, tidak semua daerah memberlakukannya.

TRENDING :  Kompetisi Divisi II Kudus Digelar Mulai Sore Ini, Berikut Daftar 28 Tim Peserta

”Mungkin untuk KTP khusus anak, di Kudus belum bisa dilaksanakan. Ada sejumlah kendala yang membuat kita harus bertahap dahulu melaksanakan kebijakan pemerintah itu. Namun jangan khawatir, karena NIK anak kan, sudah melekat sejak mereka lahir,” terangnya.

Bagi yang belum memiliki KK ataupun KTP elektronik itu sendiri, tidak perlu khawatir. Karena Disdukcapil memang sudah sering menyosialisasikan bahwa pengurusan dokumen tersebut sangatlah mudah dilakukan.

Kemudahan ini memang sudah diamanatkan dalam undang-undang, peraturan presiden, hingga surat edaran menteri. Hal itu tertuang pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Nomor 471/1768/SJ tertanggal 12 Mei 2016, menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan. Semua demi melaksanakan Undang-Undang Nomor 23/2006 dan Undang-Undang Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan.

TRENDING :  Peresmian Darussalam Education Centre, Dihadiri Tokoh Nasional

”Kalau mau buat KK, cukup melalui aplikasi online yang ada. Kemudian untuk KTP elektronik juga mudah. Cukup fotokopi KK saja sudah bisa memproses. Jadi, jangan ragu untuk segera memiliki dokumen adminduk karena fungsinya yang sangat penting,” imbuhnya. (YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :