Komitmen Tingkatkan Soft Skill, Pemkab Kudus Siapkan Pelatihan Gratis

oleh -1,170 kali dibaca

Kudus, isknews.com – Upaya Pemerintah Kabupaten Kudus dalam meningkatkam soft skill masyarakat diwujudkan dengan menggelar pelatihan keterampilan kerja gratis. Pelatihan akan dilaksanakan melalui Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan UKM (Disnakerperinkop-UKM) bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Kepala Disnakerperinkop-UKM Kabupaten Kudus, Rini Kartika Hadi Ahmawati mengungkapkan pada 2024, Pemkab Kudus membuka 26 jenis pelatihan dan sekitar 100-an paket pelatihan kerja. Rini menjelaskan alokasi anggaran tahun ini sekitar Rp. 4,5 miliar rupiah. Alokasi ini lebih kecil dibandingkan tahun lalu sekitar Rp. 6 miliar rupiah.

Meskipun begitu, tahun lalu, jumlah warga yang mendapatkan pelatihan cukup banyak, sekitar 2.300 orang. Peserta didominasi buruh rokok dan anggota keluarganya sebagai sasaran utama diberikan keahlian tambahan agar nantinya bisa mandiri.

“Memang alokasi anggarannya lebih sedikit dibandingkan tahun lalu. Tapi peserta pelatihan yang ikut tahun lalu sudah cukup banyak,” paparnya.

Tahun ini, jenis pelatihan yang digelar dipilih dari yang paling banyak peminat. Pelatihan yang diunggulkan antara lain teknik otomotif, teknik las, tata busana, dan teknik manufaktur.

Jenis pelatihan lainnya yakni barber shop, make up artis, tata boga, merajut, menjahit, anyaman, kecantikan, bangunan, tata hantaran pengantin, pembuatan roti dan kue, perbengkelan mobil, perbengkelan motor, desain grafis, dan pengelasan, serta beberapa jenis pelatihan lainnya.

“Pelatihan yang kami adakan mengambil jenis pelatihan yang peminatnya paling banyak. Seperti tata boga dan barbershop yang bisa langsung buka usaha (setelah mengikuti pelatihan),” jelas Rini.

Sebagai informasi, pelatihan kerja tersebut merupakan salah satu pemanfaatan DBHCHT. Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021, DBHCHT Kabupaten Kudus tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasinya.

Alokasi DHBCHT sebesar 50 persen untuk bidang kesejahteraan masyarakat, 40 persen untuk bidang kesehatan, dan 10 persen untuk bidang penegakan hukum.

KOMENTAR SEDULUR ISK :

No More Posts Available.

No more pages to load.