Kontrol dan Awasi Transaksi Penerimaan Pajak Daerah, Pemkab Kudus Akan Pasang Tapping Box

oleh

Kudus, isknews.com – Pemerintah Kabupaten Kudus, bekerja sama dengan Bank Jateng berencana untuk menyediakan alat monitoring transaksi usaha (tapping box) guna mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)Kabupaten Kudus, Eko Jumartono. mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut kerjasama Pemkab Kudus dengan Kementerian Keuangan untuk optimalisasi pajak pusat dan daerah.

Tapping box tersebut diharapkan dapat mengontrol dan mengawasi transaksi para pengusaha terkait penerimaan pajak daerah,” ungkapnya, seperti dikutip pada Kamis (27/02/2020).

Pada kegiatan awal ini, tempat usaha yang akan dilakukan pemasangan tapping box adalah sektor restoran dan perhotelan di Kabupaten Kudus, guna memantau pendapatan dan pajak yang harus dibayarkan dua tempat usaha tersebut kepada Pemkab Kudus melalui BPPKAD..

Melalui alat itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga bisa langsung melakukan pemantauan secara langsung Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah, yang diterima Pemkab Kudus.

TRENDING :  Bea Cukai Kudus 2020 Ditarget Dari Sektor Cukai Rp 31,4 T dan Sektor Pabean, Rp 82,5 M

‘’Tapping box ini juga untuk meningkatkan PAD dari sektor pajak daerah, dan tertib pembayaran pajak,’’ ujar Kepala BPPKAD Kudus Eko Djumartono didampingi Mohammad Fahmy Widhi Atmaji selaku Kepala Subbidang Penagihan dan Keberatan pada BPPKAD Kudus, Senin (24/2) kemarin.

Disinggung masalah anggaran belanja tapping box, Eko menjelaskan bahwa alat tersebut tidak menggunakan APBD Kabupaten Kudus melainkan hibah dari Bank Jateng. Untuk tahap awal, Pemkab Kudus mendapat jatah bantuan alat tapping box sebanyak 50 unit, yang rencananya akan di pasang di sejumlah tempat usaha pada Maret mendatang.

Dengan demikian, selain BPPKAD Kudus dan KPK, Bank Jateng juga bisa langsung memantau pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak restoran dan hotel yang ada di Kota Kretek. Pada Kamis pekan lalu, sejumlah tempat usaha yang akan di pasangi tapping box juga disurvei oleh petugas penagihan BPPKAD Kudus.

TRENDING :  Pemkab Diminta Kreatif Buat Terobosan Tingkatkan PAD

‘’Tempat usaha sudah disurvei nanti yang akan dipasangi tapping box dulu. Lainnya (tempat usaha) nanti tahap berikutnya,’’ paparnya.

Diakui, tempat usaha restoran dan hotel di Kudus jumlahnya cukup banyak dan terus bertambah. Namun tidak semua restoran dan hotel akan dipasangi tapping box. Tempat usaha yang akan dipasangi tapping box adalah tempat usaha yang memiliki program atau sistem manajemen yang bagus atau sudah menggunakan sistem komputer.

Sedang yang masih menggunakan sistem manual, kata Eko, penarikan pajak daerahnya menggunakan alat Portable Data Terminal (PDT) atau secara manual. Adapun operasionalnya, pemilik usaha nantinya akan dipandu oleh petugas penagihan dari BPPKAD Kudus saat memasukkan harga atau produk yang dijual ke PDT.

‘’Pemilik usaha nanti akan dipandu cara memasukan menu atau produk serta harga di PDT itu. Selanjutnya dilakukan sendiri,’’ imbuhnya.

TRENDING :  Pekan Panutan Pajak, Pejabat Diharap Jadi Contoh

Lebih lanjut, kata Eko, adanya tapping box di restoran dan hotel ini nanti akan berdampak pada harga produk yang dijual pada restoran atau harga sewa hotel. Namun pihaknya dipastikan tidak akan memberatkan pemilik usaha karena pajak tersebut akan dibebankan pada pengunjung atau konsumen restoran tersebut.

‘’Misalnya pengunjung membeli makanan seharga Rp 40 ribu, karena dikenai pajak pelanggan akan membayar sebesar Rp 44 ribu,’’ jelasnya.

Sementara PAD dari sektor pajak daerah, Fahmy menambahkan, pajak hotel dan restoran pada 2019 lalu telah melebih target. Untuk pajak hotel targetnya Rp 2.523.500 sedang realisasinya Rp 2.660.472 atau sebesar 105,43 persen.

Kemudian untuk pajak restoran, 2019 lalu targetnya sebesar 7.610.000 dan realisasinya 9.643.873 atau sebesar 126,73 persen.

‘’Untuk 2020 ini, target pajak hotel Rp 3.218.717 dan pajak restoran sebesar Rp 9.200.000,’’ pungkasnya. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :