KPMP Kudus Anggap Pansel Bertindak Janggal Pada Assesment Pengisian Pejabat Eselon 2

oleh

Kudus, isknews.com – Jelang digelarnya proses pengisian jabatan beberapa Kepala Dinas eselon 2 yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam waktu dekat ini. Markas Cabang (Marcab) Komando Pejuang Merah Putih (KPMP) Kabupaten Kudus menduga terjadi kecacatan pelaksanaan proses ulang pengisian jabatan oleh panitia seleksi (Pansel).

Pasalnya, sebelumnya sudah dilakukan proses tahapan-tahapan yang telah usai seleksi administratif maupun asesment dalam penjaringan sebelumnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Musbiyanto ketua Marcab KPMP Kudus saat menggelar jumpa pers dengan sejumlah awak media, Rabu (12/02/2020).

“Bahkan, hasil akhir seleksi tersebut sudah diumumkan melalui pengumuman dengan Nomor: 23/PANSEL-JPT l V/2019 tertanggal 31 Mei 2019,” ujar Musbiyanto yang juga didampingi divisi hukum KPMP, Sholeh Isman.

Maka kami melihat ada kejanggalan mengenai hal tersebut, dan kami menduga telah terjadi kesimpang siuran dasar kebijakan sebagaimana diatur dalam regulasi yang ada.

TRENDING :  Pansel KPPU Tak Independen DPR Ancam Tolak Uji Kelayakan Dan Kepatutan

Diantaranya Undang -Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah RI nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasl Birokrasl Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Para fungsionaris Markas Cabang KPMP Kudus usai gelar jumpa pers dengan sejumlah awak media (Foto: YM)

“Posisi yang diumumkan yakni Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kudus, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kudus, Kepala Dlnas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kudus, dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) Kabupaten Kudus,” katanya.

TRENDING :  Ayo Berantas Judi

Pihaknya menduga telah terjadi pola permainan dalam pengisian jabatan yang dilakukan oleh Pansel. Menurutnya, ada lima hal yang mendasari pandangan tersebut.

“Pertama, dari ke-empat instansi yang diisi jabatan kepala badan dan atau dinas hanya satu kepala dinas yang sudah dilantik, padahal sebagaimana dengan pengumuman dari Pansel proses merupakan satu paket,” ungkap Musbiyanto.

Dinas yang sudah diisi yakni Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kudus.

“Kedua, dilakukannya proses penjaringan baru oleh Pansel dianggap merupakan bentuk kebijakan pembodohan publik mengingat belum pernah dilakukan pencabutan atas Pengumuman bernomor 23/PANSEL-JPT/V/2019 ke publik oleh Pansel,” tuturnya.

Sementara yang terakhir menurut dia, Ketua Pansel seorang pejabat Sekretaris Daerah, dianggap tidak paham aturan dalam sistem kebijakan.

TRENDING :  Banyak Polemik di Masyarakat, Pansel Tetap Akan Kukuhkan Sunarto Sebagai Manajer Persiku

Bila memang keputusan pembatalan atas pengumuman Nomor 23 /PANSEL.IPT/V/ 2019 dilakukan, demi keadilan maka harus dilakukan pembatalan pelantikan juga atas Pelantikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kudus.

”Pengisian jabatan telah menggunakan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Kudus sehingga produk kegiatannya harus dipertanggungjawabkan, dan tidak merugikan keuangan daerah,” paparnya.

Ditambahkan oleh Sholeh, mengacu atas fakta-fakta kajian yang dilakukannya, patut diduga telah terjadi upaya melawan hukum dari Pansel atas pengisian Jabatan oleh Pansel.

Dan, apabila persoalan upaya melawan hukum masih dilakukan oleh Pansel, pihaknya akan melangkah pada proses hukum selanjutnya.

”Kami akan melakukan aksi-aksi damai sampai persoalan tersebut terselesaikan sesuai regulasi yang berlaku,” tegasnya. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :