Kudus, isknews.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus mencatat adanya deflasi sebesar 0,19 persen pada Januari 2025 berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK). Data ini, yang juga menunjukkan inflasi tahunan mencapai 1,53 persen, dirilis resmi melalui Benita Resmi Statistik No. 03/02/3319/Th XIII pada Selasa, 4 Februari 2025.
Statistisi Madya BPS Kudus, Agung Kusuma, menjelaskan bahwa deflasi yang terjadi secara Month-to-Month menunjukkan adanya penurunan harga rata-rata barang dan jasa dalam periode tersebut. “Meski inflasi tahunan mencapai 1,53 persen, secara bulanan kita mengalami deflasi sebesar 0,19 persen yang menunjukkan adanya penurunan harga dalam satu bulan terakhir,” ungkap Agung.
Menurut Agung, salah satu faktor utama yang memberikan andil terhadap pergerakan inflasi di Kudus adalah kelompok pengeluaran untuk makanan, minuman, dan tembakau yang menyumbang kenaikan sebesar 1,06 persen.
Sementara itu, beberapa sektor seperti transportasi justru menunjukkan tren deflasi, dengan salah satunya mengalami penurunan harga hingga -0,81 persen.
“Kontribusi dari berbagai kelompok pengeluaran ini memperlihatkan dinamika yang berbeda. Misalnya, sektor transportasi mengalami penurunan harga yang cukup signifikan, sehingga membantu menekan inflasi keseluruhan,” jelasnya.
Data juga menunjukkan fluktuasi tingkat inflasi Year-on-Year (Y-on-Y) dalam kurun waktu satu tahun, dengan puncak inflasi mencapai 3,22 persen pada Januari 2024 dan titik terendah berada di Desember 2024, yaitu 1,26 persen.
Dalam konteks provinsi Jawa Tengah, Agung menambahkan bahwa meskipun Kudus mencatat inflasi tahunan sebesar 1,53 persen, beberapa kota lain di provinsi ini mengalami pergerakan yang berbeda. “Misalnya, Tegal mengalami inflasi tertinggi sebesar 1,76 persen, sedangkan Purwokerto tercatat lebih rendah di angka 1,02 persen,” tambahnya.
Agung Kusuma menekankan bahwa pengamatan terhadap pergerakan harga ini penting untuk membantu pemangku kebijakan dalam menentukan langkah pengendalian inflasi.
“Data IHK merupakan indikator vital untuk menilai daya beli masyarakat. Dengan mengetahui tren deflasi dan inflasi yang terjadi, pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran guna menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Agung.
Dengan adanya data tersebut, lanjutnya, BPS Kudus berharap informasi ini dapat memberikan gambaran jelas mengenai kondisi perekonomian daerah, sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah dalam upaya menjaga stabilitas harga di tengah dinamika ekonomi global. (AS/YM)
