Kudus Bakal Bangun Mal Pelayanan Publik Tahun ini

oleh -1.284 kali dibaca
Rencana Desain Mal Pelayanan Publik (MPP) Kudus. (Foto: Diskominfo)

Kudus, isknews.com – Pemerintah Kabupaten Kudus berkomitmen untuk mewujudkan penyelenggaran Mal Pelayanan Publik (MPP) tahun ini. Gebrakan itu sebagai salah satu aksi nyata reformasi birokrasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Bertempat di gedung Command Center Diskominfo Kudus, Pelaksana tugas (Plt.) Bupati Kudus H.M. Hartopo bersama Sekda Kudus, Asisten Sekda, Kepala OPD terkait, serta konsultan terkait melaksanakan rapat review detail engineering desain (DED) Gedung Perizinan Kabupaten Kudus pada Selasa (9/3/2021).

Rapat tersebut membahas tentang teknis kegiatan terkait pendirian Mall Pelayanan Publik (MPP) yang akan didirikan. Namun, Dikarenakan adanya refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19, Memaksa Pemkab Kudus beserta jajaran terkait untuk melakukan perencanaan ulang tentang review detail engineering desain (DED) Gedung Perizinan Kabupaten Kudus.

Pada kesempatan tersebut, Pelaksana tugas (Plt.) Bupati Kudus H.M. Hartopo mendengarkan paparan dari Kepala OPD terkait serta konsultan terkait tentang tindak lanjut pendirian MPP yang rencananya akan dibangun di lingkungan Kantor Bupati Kudus yang tahap awal pelaksanaannya akan dilakukan di tahun 2021 ini.

Mall Pelayanan Publik (MPP) yang akan didirikan ini, nantinya diharap dapat memberikan kemudahan informasi dan edukasi kepada masyarakat dalam berbagai hal, diantaranya dalam pengurusan berbagai pelayanan online maupun perizinan.

Hal ini sebagai wujud aksi yang dihadirkan Pemkab Kudus dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, Mall Pelayanan Publik (MPP) yang akan hadir di Kabupaten Kudus digadang-gadang oleh Plt. Bupati Kudus menjadi suatu inovasi baru dalam menciptakan pelayanan dan perizinan yang lebih mudah, cepat, transparan dan akuntabel untuk masyarakat.

“Dengan mal pelayanan publik nantinya secara transparan harus menginformasikan layanan yang jelas dan akurat kepada masyarakat. Baik menyangkut lamanya waktu pengurusan maupun prosedur, alur, serta persyaratan pelayanan,” harapnya. (AJ/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :