Kudus, isknews.com – Kabupaten Kudus bakal menjadi salah satu daerah percontohan (pilot project) untuk program makan gratis yang digagas oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Selain Kudus, tiga daerah lain di Provinsi Jawa Tengah yang turut menjadi bagian dari program ini adalah Kota Salatiga, Kota Tegal, dan Kota Surakarta.
Penjabat (Pj) Bupati Kudus, M Hasan Chabibie mengungkapkan bahwa sebelum penerapan program di Kudus, pihak Pemkab akan melakukan studi banding ke Kota Cilegon, Provinsi Banten. Langkah ini dilakukan untuk mempelajari praktik pelaksanaan program makan gratis di sekolah-sekolah, terutama terkait dengan menu makanan, anggaran, dan sasaran program.
“Besok (Rabu, 21 Agustus 2024), kami akan melakukan studi banding ke Kota Cilegon untuk melihat bagaimana program makan gratis diterapkan di sana. Kami akan berada di sana selama sekitar satu minggu, dan program ini akan diuji coba pada 360 siswa,” ujar Hasan saat dikonfirmasi pada Selasa (20/8/2024),
Menurut informasi sementara, satu porsi makan untuk uji coba program makan gratis di Kota Cilegon dihargai sebesar Rp 17.500. Namun, rincian menu makanannya masih belum dipastikan. Setelah studi banding selesai, Pemkab Kudus akan mulai merancang uji coba program makan gratis di sekolah-sekolah yang ditunjuk, dengan target pelaksanaan sekitar September 2024.
“Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat karena Kudus menjadi salah satu daerah yang terpilih untuk program ini. Saat ini, kami masih membahas sekolah-sekolah yang akan menjadi sasaran uji coba dan menu makanan yang akan disajikan,” jelas Hasan.
Lebih lanjut, Hasan menyebut bahwa peserta didik yang akan menjadi sasaran program ini adalah siswa yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Kepala Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kudus, Anggun Nugraha, menambahkan bahwa jumlah peserta didik di Kudus yang tercatat saat ini sekitar 96.000 siswa, yang tersebar di jenjang PAUD, SD, dan SMP. Angka tersebut belum termasuk siswa di bawah naungan Kementerian Agama.
“Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kemenag untuk memastikan seluruh peserta didik bisa mendapatkan manfaat dari program ini,” tuturnya. (AS/YM)
