Kudus Kembangkan Pariwisata Berbasis Desa Wisata

KUDUS, isknews.com – Kabupetan Kudus, melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata (Disbudpar) mempunyai program pengembangan pariwisata berbasis desa wisata. Pada intinya, program ini bertujuan lebih meningkatkan ekonomi di tingkat desa, yang mempunyai potensi atau kelebihan, yang selama ini belum tersentuh dan diberdayakan.
Kepala Disbudpar Kabupaten Kudus, Sunardi, melaui Kabid Pariwisata, Sancaka Dwi Supani, yang dihubungi isknwes.com, Selasa (22/12), membenarkan hal itu. Kata dia, Desa Wisata adalah suatu wilayah yang mempunyai potensi meliputi, keunikan, daya tarik, karakterik fisik dan lingkungan alam pedesaan, kehidupan sosial, budaya masyarakat, yang dikelola dan dikemas secara menarik dan alami, dengan pengembangan fasilitas pendukung wisatanya, sehingga menjadi daerah kunjungan wisata (DTW).
Sebagai langkah awal, sekarang ini sudah ada 10 desa yang dipilih dalam program tersebut di atas, yang nantinya akan ditetapkan sebagai desa wisata, yakni Desa Wisata Loram Kulon, Kecamatan Jati, Desa Wisata Jepang (Mejobo), Desa Wisata Kaliputu (Kota), Desa Wisata Colo dan Desa Wisata Masin (Dawe), Desa Wisata Kaliwungu (Kaliwungu), Desa Wisata Wonosoco (Undaan), dan Desa Wisata Terban, Kecamatan Jekulo.
“Ke sepuluh desa itu dipilih, karena dinilai mempunyai potensi yang bisa dikemas, untuk menarik minat wisatawan, baik dalam maupun luar negeri, ke desa tersebut,” ungkap Supani.
Dia mencontohkan, Desa Kaliwungu, mempunyai potensi sebagai desa wisata yang berbasis kerajinan kayu, berupa Gebyog Kudus. Daya tarik lainnya, di desa ini terdapat makam Mbah Rogomoyo, yang dikenal sebagai pembuat rumah adat Kudus, yang dengan keahliannya itu, dipercaya dan ditunjuk untuk membuat pendopo Kabupaten Kudus, pada masa pemerintahan Bupati Condronegoro III. Sampai sekarang, pendopo yang dibangun oleh Ki Rogomoyo itu, masih berdiri kokoh.
“Tindak lanjut dari ditetapkannya desa wisata itu, dengan difasilitasi Disparbud, telah dibentuk Paguyuban Desa Wisata, dengan anggotanya adalah pengurus atau pengelola desa wisata masing-masing desa.” (DM)