Kudus, Isknews.com – Pemerintah Kabupaten Kudus tengah bersiap menghadapi verifikasi lapangan dalam rangka penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2025.
Penilaian ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 3 Mei 2025, secara hybrid.
Kegiatan ini menjadi momen penting bagi Kudus untuk meningkatkan statusnya dari pranikategori ke tingkat yang lebih tinggi dalam program KLA nasional.
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Dinas Sosial P3AP2KB Kudus, Any Willianti, mengatakan bahwa Kabupaten Kudus sudah menyandang status Kabupaten Layak Anak, namun baru pada tingkat pranikategori.
“Tahun ini kami mendapat kesempatan untuk ikut penilaian peningkatan kelas. Harapannya, bisa naik kategori,” ujarnya saat ditemui usai technical meeting persiapan KLA, Kamis (22/5/2025).
Any menjelaskan, penilaian akan dilakukan oleh tim pusat secara hybrid, di mana sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan mempresentasikan layanan ramah anak yang mereka jalankan.
Contohnya, Puskesmas Ramah Anak dari Dinas Kesehatan dan Sekolah Ramah Anak dari Dinas Pendidikan.
“Dari masing-masing OPD akan ditunjukkan contoh nyata layanan ramah anaknya. Misalnya, satu puskesmas akan ditampilkan secara virtual, juga satu sekolah perwakilan untuk menunjukkan konsep Sekolah Ramah Anak yang dijalankan,” tambahnya.
Untuk menghadapi penilaian tersebut, Pemkab Kudus telah menyiapkan sejumlah aspek, baik administrasi maupun inovasi.
“Administrasi sudah kami evaluasi, termasuk tambahan dokumen perda yang sebelumnya belum sempat dimasukkan. Sekarang sudah lengkap dan akan diunggah,” jelas Any.
Selain administrasi, persiapan layanan menjadi fokus penting. Termasuk kesiapan Forum Anak, sebagai representasi suara anak-anak Kudus.
“Anak-anak nanti akan ikut zoom secara terpisah, tanpa intervensi dari OPD. Mereka diberi ruang untuk menyampaikan pengalaman dan harapan mereka secara bebas,” jelasnya.
Any menyatakan pihaknya optimis Kudus bisa naik kategori tahun ini. “Minimal naik satu tingkat, syukur-syukur bisa tembus kategori Madya. Kami optimis,” katanya.
Ia juga memaparkan sejumlah inovasi yang akan ditunjukkan dalam penilaian, salah satunya adalah program “Kampung Budaya” yang mengintegrasikan pelestarian budaya lokal dengan perlindungan anak dan perempuan.
“Inovasi ini menunjukkan bahwa kegiatan berbasis budaya bisa menjadi sarana edukasi dan pelibatan anak serta perempuan secara aktif,” ungkapnya.
Tak hanya itu, deklarasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) juga menjadi salah satu bukti nyata komitmen Kabupaten Kudus.
“Kami sudah mendeklarasikan beberapa desa sebagai DRPPA. Kegiatan dan dukungannya terus berjalan, termasuk pemberdayaan perempuan,” ujar Any.
Pada kesempatan yang sama, Eni Mardiyanti dari Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) Kudus menyoroti peran pendampingan terhadap ibu hamil positif HIV sebagai bagian dari perlindungan anak sejak dalam kandungan.
“Kami melakukan edukasi, rujukan pengobatan ARV, dan pengawasan pemberian profilaksis pada bayi selama enam minggu,” jelas Eni.
Ia menambahkan bahwa sejak tahun 2015 hingga sekarang, semua bayi dari ibu dampingan KDS Kudus dinyatakan negatif HIV berkat konsistensi program.
“Namun kami berharap ada konsistensi kebijakan dari pemerintah, terutama soal dukungan pemberian susu formula untuk bayi yang tidak boleh menyusu ASI dari ibu positif HIV,” tegasnya.
Sebagai penutup, Wakil Direktur Program Bakti Pendidikan Djarum Foundation, Felicia Hanitio, turut memberikan semangat dan apresiasi atas komitmen Pemkab Kudus dalam perlindungan anak.
“Saya sudah kenal lama dengan Pak Nur Hadi dan para guru penggerak di Kudus. Semangatnya luar biasa. Saya yakin dengan sinergi semua pihak, termasuk inisiatif solid dari paguyuban orang tua, Kudus akan semakin layak dan nyaman untuk anak-anak kita,” ujarnya.(YM/YM)
