Kudus, isknews.com – Sebagai salah satu kabupaten yang menyumbangkan kontribusi cukai terbesar bagi penerimaan cukai berdasarkan pemesanan pita cukai untuk hasil tembakau (CK-1) dari target pemasukan nasional 83-84 persennya diperkirakan merupakan sumbangan dari KPPBC Kudus.
Terkait hal tersebut komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja (Kunker) spesifik di PT Pura Group, Kamis (20/02/2020). Tujuannya untuk melihat langsung pendapat Negara dari sektor bea dan cukai yang terpusat di Kota Kudus.
Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Fathan mengatakan, Anggaran Pendaptan dan Belanja Negara (APBN) tahun lalu mengalami defisit cukup besar. Untuk memastikan tidak adanya penyimpangan pendapatan Negara, pihaknya melakukan kunker spesifik ke PT Pura sebagai penghasil cukai terbesar.
Dia mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan sektor cukai guna mendongrak penerimaan negara karena APBN diprediksi mengalami defisit yang besar menyusul sektor pajak tak memenuhi target.
“Untuk itu, sektor cukai perlu digenjot. Salah satunya pemerintah mengusulkan cukai kantong plastik serta produk minuman berpemanis,” ujarnya ditemui di sela-sela kunjungannya bersama rombongan Komisi XI DPR RI di PT Pura Group bersama Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu Nirwala Dwi Heryanto di Kudus, Jawa Tengah, Kamis.
‘’Kami mengunjungi PT Pura untuk memastikan semua (pendapatan Negara) berjalan dengan baik dan tidak ada penyimpangan,’’ ujar Fathan di loby kantor PT Pura Group Kudus.
Diakui, PT Pura Group merupakan perusahaan karya anak bangsa yang cukup bagus dan dapat diandalkan Negara ini. Sebab produk yang dihasilkan seperti percetakan cukai, hologram, dan security system dan produk lainnya, banyak dipakain oleh perusahaan-perusahaan besar serta perbankan di tanah air maupun Negara lainnya.
‘’Produk-produk yang dihasilkan ini dapat meningkatkan pendapatan negara, terutama pada sektor cukai,’’ paparnya.
Ditempat yang sama anggota Komisi 11 DPR RI, Musthofa menambahkan, tujuan dari kunker spesifik ini untuk melihat langsung perusahaan di kudus yang sudah masuk dalam kategori Indonesia maju.
Perusahaan di era Indonesia maju memiliki kata kunci terus berinovasi dan memiliki sumber daya manusia (SDM) yang unggul.
‘’Tujuan kesini (PT Pura Grou) juga ingin melihat langsung, berapa banyak pendapatan dari produk penghasil cukai. Baik dari cukai tembakau maupun cukai lainnya,’’ ujar Musthofa yang juga mantan Bupati Kudus dua periode ini.
Lebih lanjut kata Musthofa, negara Indonesia saat ini ingin fokus pada pendapatan negara dari sektor cukai secara efektif dan selektif. Sebab pihaknya tidak ingin melihat pendapatan negara yang cukup banyak itu, mengabaikan fakta di lapangan yang kondisi ekonominya terus menurun karena laju perekonomian yang sangat lambat.
‘’Kami berharap PT Pura dapat berjalan dengan baik dan mampu memberikan kontribusi kepada Negara yang baik pula,’’ tandasnya.
Adapun target pendapatan Negara dari sektor cukai, Musthofa menuturkan tahun ini sebesar Rp 47 Triliun. Sedang besaran bagi hasilnya ke daerah penghasil cukai dan bukan penghasil cukai, telah disampaikan oleh Mentari Keuangan RI Sri Mulyani beberapa waktu lalu sebesar 2 persen.
‘’Untuk realisasinya saat ini saya belum tahu secara pasti,’’ imbuhnya.
Disinggung terkait dana bagi hasil cukai di Kudus, sebagai mantan Bupati Kudus sejak 2008 hingga 2018, dia menegaskan tidak setuju jika dana bagi hasil cukai yang diterima Kabupaten Kudus sama dengan daerah bukan penghasil cukai. Sebab Kota Kudus memiliki banyak perusahaan besar dan disebut sebagai daerah penghasil cukai terbanyak.
“Sudah saya usulkan, tahun dipastikan dana bagi hasil cukai yang diterima naik. Saya akan perjuangkan akan mendapat lebih banyak sesuai kontribusi yang diberikan,’’ pungkasnya. (YM/YM)
