Lagi, Satpol PP Kudus Segel Tower Telekomunikasi Langgar Perda

oleh -208 kali dibaca
Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kusnaeni saat menyegel tower milik PT. Inti Bangun Sejahtera di Desa Kedungsaei, Kecamatan Gebog, Jumat 22/04/2022 (Foto: istimewa)

Kudus, isknews.com – Sejumlah petugas dari Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kudus, menyegel tower telekomunikasi yang berada di Desa Kedungsari, Kecamatan Gebog, karena belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Jumat (22/04/2022).

Kabid Penegakan Perda Satpol PP, Kusnaeni mengatakan, tower yang sudah dibangun tersebut memang belum mendapatkan IMB. Pihaknya pun mengaku sudah memberikan peringatan beberapa kali, namun tidak diindahkan.

“Kami sudah beberapa kali mengingatkan untuk datang ke kantor supaya segera menyelesaikan terkait masalah perijinan, tapi sampai saat ini belum juga diurusi. Jadi akhirnya kami lakukan penyegelan,” kata Kusnaeni.

Ia menjelaskan, penyegelan tersebut dilakukan karena pendirian bangunan tower itu melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Nomor 15 tahun 2011 tentang retribusi izin mendirikan bangunan (IMB).

“Kami akan berusaha menertibkan setiap bangunan yang ada sesuai dengan Perda yang berlaku,” ucapnya.

Pihaknya menyebut, akan selalu melaksanakan penertiban bangunan tanpa IMB, khususnya bangunan tower. “Kami akan segel semua bangunan yang belum memiliki ijin,” tegasnya.

Kusnaeni menuturkan, bagi pemilik bangunan yang disegel tersebut diminta untuk segera menyelesaikan proses perijinan. Hal ini agar segel pada tower tersebut bisa dibuka dan bangunan bisa dioperasikan kembali.

“Para pemilik tower bisa segera menghubungi Satpol PP untuk pembukaan segel dan bisa segera mengurusi IMB nya ke Mal Pelayanan Publik (MPP). Yang penting ada itikad baik untuk mengurusi ijin lalu kita akan buka segelnya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, pihaknya pun mengimbau kepada masyarakat supaya bisa mentaati Perda yang berlaku. Jika ingin mendirikan bangunan, diharapkan bisa menyelesaikan proses perijinan terlebih dahulu.

“Saya harap semua bangunan itu sebelum dibangun, proses perijinannya diselesaikan dulu. Jangan bangun dulu baru proses ijin, itu akan menimbulkan kehebohan di masyarakat karena jelas melanggar Perda,” pungkasnya. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

No More Posts Available.

No more pages to load.