Laporkan Hotel Griptha, ABPAN Sidak Bersama DPRD Kudus

oleh -3.256 kali dibaca

Kudus, isknews.com – Aliansi Bersama Penyelamat Aset Negara (ABPAN) yang terdiri dari Satgas Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GN-PK) Kudus bersama Lembaga Kajian Strategis Kudus (LKiSS) melaporkan Manajemen Hotel Griptha Kudus atas dugaan pendirian bangunan hotel di atas lahan jalan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Senin (23/8/21).

Laporan ABPAN tersebut disampaikan oleh 5 (lima) perwakilan anggota masing-masing, Moh Sugiyanto (GN-PK), Sururi Mujib (LKiSS), Faizin (GN-PK), Sutrisno (GN-PK), Luqman (GN-PK) dan langsung diterima oleh Ketua DPRD Kudus, Masan, yang didampingi Ketua Komisi B, Ali Mukhlisin, di Gedung DPRD Kudus siang ini.

Dalam penyampaian laporan yang berlangsung singkat, Sururi Mujib menyampaikan bahwa pihaknya sebelumnya telah melakukan audiensi yang diinisiasi Kapolres Kudus sebagai media pengganti aksi turun ke jalan yang urung dilakukan akibat pemberlakuan PPKM. Audiensi difasilitasi oleh Pemkab Kudus melalui Asisten 1 Bupati Kudus, Agus Budi Satrio pada 18 Agustus 2021 dengan dihadiri Pemdes Jati Wetan, Camat Jati, BPN Kudus, Dinas PMPTSP Kudus, Kepala Dinas Kesbangpollinmas Kudus.

Melalui laporannya, Sururi Mujib mendesak 3 (tiga) tuntutan kepada Ketua DPRD Kudus dan Ketua Komisi B atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Manajemen Hotel Griptha Kudus yang telah mendirikan bangunan hotel di atas lahan jalan dengan luas sekitar 6X55 M2.

“Karena sudah jelas pelanggaran yang dilakukan sesuai UU Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, dan pelanggaran KUHP Pasal 192 yang mempunyai ancaman pidana dan denda maka kami berharap kepada Ketua DPRD Kudus dan Ketua Komisi B agar secepatnya dapat melakukan langkah sesuai Tupoksinya,” kata Sururi dalam laporannya di Gedung DPRD Kudus.

Adapun 3 Tuntutan yang dilayangkan ABPAN kepada Manajemen Griptha di Hadapan Ketua DPRD Kudus

  1. Mendorong, memerintahkan dan merekomendasikan kepada pihak terkait agar Pemilik/ Manajer Hotel Griptha membongkar bangunan yang berdiri di atas jalan publik yang luasnya kurang lebih 6×55 M untuk selanjutnya difungsikan kembali sebagai jalan.
  2. Mendorong, memerintahkan dan merekomendasikan kepada Pemkab Kudus untuk menarik kembali IMB yang telah diterbitkan.
  3. Mendorong, memerintahkan dan merekomendasikan kepada Pemkab Kudus (Bupati dan jajarannya) menindak tegas terhadap pelanggaran yang terjadi jangan sampai terkesan melakukan pembiaran terjadinya pelanggaran dan jangan sampai terjadi upaya menutup-nutupi melalui pertemuan /rapat koordinasi kemudian berusaha ingin mensiasati dengan melakukan transaksi sewa – menyewa atau sejenisnya.

Setelah mendengarkan laporan tersebut, Ketua DPRD Kudus, Masan, meminta bukti Peta Desa yang disodorkan ABPAN dan langsung mengajak untuk cek lokasi lahan jalan yang dipersoalkan tersebut dengan didampingi Ketua Komisi B, Ali Mukhlisin disekitar area Hotel Griptha Kudus.

Cek kondisi lapangan yang dilaksanakan Pimpinan DPRD Kudus ini juga dihadiri Pj. Kepala Desa Jati Wetan, Ya’qub. Kesempatan itu digunakan oleh Ketua DPRD Kudus Masan, untuk meminta keterangan langsung pada Ya’qub tentang kondisi Peta Desa dan meminta Pj. Kepala Desa Jati Wetan tersebut untuk datang ke Kantor DPRD Kudus memberikan data lengkap terkait permasalahan tersebut esok harinya Selasa, 23 Agustus 2021. (*)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

No More Posts Available.

No more pages to load.