Lindungi Konsumen, OJK dan BI Perkuat Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan

oleh -1 Dilihat
Foto: ist

JAKARTA, ISKNEWS.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia (BI) memperkuat perlindungan konsumen melalui peningkatan layanan penyelesaian sengketa di sektor keuangan. Langkah tersebut dilakukan dengan memperluas cakupan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) hingga menjangkau industri sistem pembayaran.

Penguatan kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan Bersama LAPS SJK mengenai Tata Cara Kerja Sama dan Koordinasi dalam Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, bersama Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Kick-Off Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen Tahun 2027 (GEBER PK 2027). Melalui kesepakatan ini, kedua lembaga berkomitmen meningkatkan koordinasi dalam memberikan akses penyelesaian sengketa bagi konsumen, baik di sektor jasa keuangan maupun sistem pembayaran.

Dicky mengatakan, adanya pedoman bersama tersebut diharapkan mampu mendorong penanganan sengketa konsumen secara lebih cepat dan proaktif. Dengan demikian, potensi kerugian yang dialami masyarakat dapat ditekan sejak awal.

Ia juga mengingatkan pelaku usaha jasa keuangan agar tidak sekadar menyelesaikan pengaduan, tetapi menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas produk, pelayanan, serta perilaku dalam menjalankan kegiatan usaha.

“Kecepatan inovasi di industri jasa keuangan harus diimbangi dengan kecepatan dalam melakukan pelindungan konsumen, kita tidak boleh selalu menunggu masalah menjadi besar, baru kemudian memperbaiki sistem. Setiap pengaduan harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki produk, proses, perilaku, dan pengawasan,” ujar Dicky.

Lebih lanjut, Dicky menilai perlindungan konsumen membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari OJK, BI, kementerian dan lembaga terkait, hingga pelaku industri jasa keuangan. Kerja sama tersebut diperlukan untuk membangun sistem perlindungan yang saling terhubung, mulai dari pencegahan risiko, penanganan keluhan, hingga penyelesaian sengketa secara adil.

Sementara itu, Filianingsih Hendarta menyampaikan bahwa petunjuk pelaksanaan bersama tersebut menjadi pedoman untuk memperkuat koordinasi OJK dan BI dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK. Pelaksanaan kerja sama tetap mengacu pada tugas dan kewenangan masing-masing otoritas.

Ia menegaskan, sinergi kedua lembaga akan terus ditingkatkan agar perlindungan konsumen dapat menjangkau berbagai layanan keuangan secara menyeluruh.

Perluasan Layanan Penyelesaian Sengketa

LAPS SJK sebelumnya telah memperoleh persetujuan OJK pada 29 Desember 2020 dan mulai menjalankan operasionalnya pada 1 Januari 2021. Lembaga ini menyediakan alternatif penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan dengan mengedepankan prinsip independensi, keadilan, efektivitas, efisiensi, serta kemudahan akses bagi masyarakat.

Perluasan kewenangan layanan kemudian dilakukan setelah Bank Indonesia memberikan persetujuan kepada LAPS SJK pada 6 Oktober 2026. Melalui persetujuan tersebut, lembaga ini dapat menangani sengketa antara konsumen dan penyelenggara sistem pembayaran yang berada di bawah kewenangan BI.

Penambahan cakupan tersebut semakin memperkuat posisi LAPS SJK sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang melayani berbagai bidang dalam sektor keuangan secara lebih terintegrasi.

Kebijakan ini juga sejalan dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Regulasi tersebut memberikan pilihan kepada konsumen untuk membawa persoalan ke lembaga penyelesaian sengketa yang telah memperoleh persetujuan otoritas sektor keuangan atau mengajukannya ke pengadilan apabila pengaduan kepada pelaku usaha belum menghasilkan kesepakatan.

Dalam mekanismenya, Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) menjadi pihak pertama yang bertanggung jawab menerima dan menyelesaikan keluhan konsumen. Proses tersebut dikenal sebagai Internal Dispute Resolution (IDR), yakni penyelesaian pengaduan melalui mekanisme internal perusahaan.

Apabila permasalahan yang mengandung unsur sengketa tidak menemukan titik temu melalui mekanisme internal, konsumen dapat menempuh jalur penyelesaian berikutnya melalui External Dispute Resolution (EDR) di LAPS SJK sesuai ketentuan yang berlaku atau melalui pengadilan.

LAPS SJK dapat menerima penanganan sengketa yang bersifat keperdataan dan telah memenuhi persyaratan pengaduan internal kepada pelaku usaha, tetapi belum menghasilkan kesepakatan. Sengketa yang diajukan juga tidak boleh sedang diproses atau telah diputus oleh pengadilan, lembaga arbitrase, maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

OJK dan BI turut menekankan pentingnya kesiapan operasional LAPS SJK agar perluasan layanan tersebut dapat berjalan optimal. Selain itu, pelaku usaha jasa keuangan diharapkan semakin memperkuat mekanisme penanganan pengaduan serta mendukung proses penyelesaian sengketa sesuai ketentuan.

Melalui penguatan koordinasi ini, kedua otoritas berharap masyarakat memperoleh akses penyelesaian sengketa yang lebih mudah, adil, dan memberikan kepastian hukum. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari pembangunan ekosistem sektor keuangan yang lebih bertanggung jawab dalam melindungi kepentingan konsumen. (AS/YM)