Menapaki Usia Ke 3 Tahun LSM LepAsP Seminarkan Implementasi UU No. 14 Tahun 2008

oleh -1,040 kali dibaca

Kudus, isknews.com- Menapaki usianya yang ke-3 tahun, LSM LepAsP (Lembaga Pemerhati Aspirasi Publik) melangsungkan seminar “Implementasi UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Daerah”. Bertempat di Balai Jagong wartawan Jalan Mejobo, Kudus. Sabtu (12/11) pagi.

Dalam sambutannya Bupati Kudus yang diwakili Didik Sugiarto (Kadishubkominfo) mengatakan, Perlunya monitoring terhadap lembaga yang mengatasnamakan transparansi UU keterbukaan publik untuk meminta dokumen atau data pada suatu dinas yang dikuatirkan akan disalahgunakan sehingga cek dan ricek terhadap orang atau lembaga yang meminta dokumen mutlak diperlukan, dan UUD pasal 28 menjamin hak atas keterbukaan publik yang berarti demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pembangunan.

“ Upaya pelaksanaan UU keterbukaan publik terus kita laksanakan secara transparan, efektif, akuntabel guna meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat kabupaten Kudus,” katanya.

Selanjutnya M. Fikri ketua LSM LepAsP menandaskan, Sejak reformasi digulirkan banyak yang mengatasnamakan UU keterbukaan publik untuk meminta dokumen atau data yang ada di dinas maupun lembaga pemerintah dan lain-lain, yang mana banyak lembaga publik tidak mau membuka atau memberikan data publiknya karena kekuatiran akan disalah gunakan.

”Seminar pada hari ini bertujuan agar kita semua lebih mengerti tentang UU No.15 tahun 2008 tentang keterbukaan publik sehingga pihak yang terkait mempunyai persepsi yang sama ketika diterapkan dalam meminta dan memberi informasi dokumen atau data tertentu”, tandasnya.
Seminar ini dihadiri Zaenal Abidin ‘Petir’ (Komisioner Komisi informasi Prop.Jateng), Kepala Dishubkominfo Kudus, Djati Solechah, Ssos MM (Kakesbangpol Kudus), Abu Bakar , SH (Kasi Kesbangpol Kudus), Bin Subiyanto (Tokoh senior LSM di Kudus), Ahmad Fikri (Ketua LSM LepAsP), Camat Mejobo, Kepala Desa Mejobo, LSM dan wartawan Kabupaten Kudus.

Bin Subiyanto tokoh senior LSM Kudus menambahkan, Masyarakat partisipatoris terbangun sempurna bilamana ada sinergitas sesama dan keterbukaan antara Negara kepada warganya. Dalam lingkup lokal regional antara pemerintah Kabupaten, Kota atau Provinsi dengan masyarakat dan program apa yang dicanangkan dan sejauh mana proses tersebut berlangsung. Serta apa problematikanya selama pembangunan dijalankan (termasuk Transparansi dan akuntabilitasnya).

“Masyarakat berhak dan wajib berperan serta dalam memantau dengan koreksi yang akurat dan berkaitan dengan kebutuhan pendampingan tersebut masyarakat berhak mendapat informasi dari pejabat pelaksana pembangunan pejabat public,” imbuhnya. (GP)

KOMENTAR SEDULUR ISK :