Meski Berskala Modal Kecil, Semua Usaha Berpotensi Dampak Sosial dan Lingkungan Wajib Izin

oleh

Kudus, isknews.com – Menanggapi sejumlah potensi konflik di masyarakat beberapa waktu terakhir yang terjadi pada sejumlah usaha berskala kecil menengah milik warga, di wilayah Kabupaten Kudus akhir-akhir ini, terkait potensi dan dampak, baik sosial maupun lingkungan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kudus mengusulkan kepada pemerintah pusat, terkait perlunya pengurusan izin pada semua usaha yang berpotensi menimbulkan dampak.

Meski usaha dengan skala permodalan masuk kategori kecil, namun bila dampak yang akan ditimbulkannya berpotensi besar, maka dia berharap ada sejumlah perijinan lain dari setiap instansi terkait usaha tersebut.

Kadinas PMPTSP, Revlisianto Subekti, menyatakan, selama ini pemberian izin dikaitkan dengan batasan modal, tetapi harus dikaji pula potensi persoalan yang mungkin timbul akibat kegiatan usaha tersebut.

Gambar ilustrasi, suasana kandang ayam yang sempat diprotes warga akibat dituding mencemari lingkungan dan bau tak sedap di Desa Panjang, Kecamatan Bae, Kudus, Selasa (30/09) (Foto: YM)

“Seperti izin lingkungan, hanya diberlakukan bagi kegiatan usaha dengan modal Rp 500 juta ke atas,” kata Revli, Rabu (30/09/2020).

Perkembangan di lapangan, sejumlah usaha dengan modal di bawah Rp 500 juta juga dilapangan faktanya banyak yang berpotensi menimbulkan dampak dan potensi persoalan. Dia mencontohkan usaha bengkel, sablon dan peternakan ayam dan pabrik tahu.

“Hal ini sudah kami sampaikan saat diskusi dengan Ombudsman Jawa Tengah,” katanya.

Institusinya dalam berbagai kesempatan selalu menyampaikan kepada lembaga vertikal perlunya komitmen pelaku usaha yang berpotensi menimbulkan dampak. Semua pihak perlu dilibatkan agar aturan saling mendukung.

”Jangan sampai ada kekosongan regulasi soal perizinan,” imbuhnya.

Dia mencontohkan, beberapa waktu yang lalu mengundang sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemilik peternakan ayam di Desa Pasuruhan Kidul, Kecamatan Jati.

Disampaikan dalam pertemuan, izin usaha ayam tidak hanya berasal dari satu pihak saja tetapi berkait dengan institusi lainnya.
”Institusi kami bukan satu-satunya penentu, karena apa yang diputuskan berdasarkan hasil kajian dari beberapa instansi teknis,” imbuhnya.

Salah satu contoh persoalan yakni masalah ternak ayam petelor di Desa Panjang, Kecamatan Bae. Warga merasa usaha tersebut menimbulkan bau dan mendesak penutupan. Sebaliknya, pemilik usaha merasa sudah berusaha memenuhi syarat perizinan.

Kades Eko Oktavian, menyatakan berita acara pertemuan warga dan pemilik akan segera dilayangkan ke Pol PP. Dia menggambarkan kepada pemilik terkait kewajiban pengurusan perizinan yang harus dilakukan. Dampak usaha peternakan membuat warga menginginkan penutupan usaha ternak ayam.

”Izin usaha harus memenuhi tahapan dan proses yang diperlukan,” ujarnya. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :