Mudik Dilarang, Pariwisata di Kudus Tetap Buka Dengan Pembatasan dan Prokes

oleh -866 kali dibaca
Ilustrasi pelaksanaan prokes dan skrining saat kedatangan para peziarah dari luar kota ke Kudus beberapa waktu lalu.

Kudus, isknews.com – Sesuai arahan Menteri Pariwisara dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), sektor pariwisata akan tetap beroperasi di tengah pelarangan mudik. Hal tersebut dilakukan agar tetap menggerakkan perekonomian masyarakat di tengah pembatasan sosial ketat karena pandemi covid 19.

Meskipun pariwisata tetap diijinkan buka, namun ada perlakukan khusu agar kluster baru penyebaran virus covid 19 bisa dihindari.

Sekertaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kudus, Mutrikah, menyebut, salah satu langkah yang bakal dilakukan yaitu, dengan memberikan surat edaran ke pelaku dan stakeholder pariwisata agar menjaga prokes secara ketat hingga menscreaning wisatawan luar daerah.

“Kami imbau agar tidak sekedar menerapkan 3 M. Tapi 5 M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan interaksi,” ungkapnya.

Selain itu Disbudpar akan membentuk satuan petugas (satgas) wisata yang memantau berbagai tempat wisata di Kudus untuk memastikan adanya penerapan prokes secara ketat. Yang mulai aktif pada 6 Mei hingga 17 Mei.

“Karena tanggal itu mulai ada cuti lebaran. Petugas kami akan bertugas memonitoring. Tim ini akan fokus ke pariwisata. Jadi berbeda dengan tim gabungan yang sudah ada dari Satpol PP, Polisi, TNI, dan Dishub,” imbuhnya.

Tetapi sebelum 6 Mei pihaknya akan melakukan mapping lokasi daerah wisata yang dinilai rawan. Terutama oleh pemudik dari luar daerah yang kadung sampai Kudus. Mereka akan kami screaning.

“Antisipasi penting kami lakukan terhadap wisatawan dari luar daerah. Terutama mereka yang dari zona-zona rawan. Seperti Jakarta dan sekitarnya yang kadung mudik,” jelasnya.

Tika menambahkan kebijakan membuka tempat wisata memang dilema. Namun itu upaya untuk tetap memastikan berjalannya roda perekonomian di masyarakat. Karena sebagai instansi pemerintah pihaknya merasa punya tanggung jawab moral agar masyarakat tidak menjerit.

“Banyak pihak yang bergantung dari wisata. Mulai dari tempat wisata, pedagang yang ada di dalamnya, hingga stakeholder wisata seperti resto, hotel, hingga cafe,” pungkasnya. (MY/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :