MUI Ingatkan Pengurusan Jenazah Covid-19 Harus Sesuai Syariat dan Medis

oleh
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kudus saat menggelar Rapat koordinasi (rakor), bersama perwakilan Baznas, KUA Kecamatan dan pihak terkait di aula Mubarokfood Kudus, Rabu (5/8/2020). (Aris Sofiyanto/ISKNEWS.COM)

Kudus, isknews.com – Bertempat di aula Mubarokfood, Rabu (5/8/2020), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kudus menggelar Rapat koordinasi (rakor), bersama perwakilan Baznas, KUA Kecamatan dan pihak terkait.

Rakor tersebut membahas tentang polemik pemulasaran jenazah covid-19 beragama islam yang pernah ditemukan belum sesuai syariat. Hal itu sebagaimana yang dikatakan tim Pemulasaraan Jenazah Covid-19 Kabupaten Kudus, Syaiful Annas. “Pernah ditemukan, namun langsung kita benahi,” kata Alumni Madrasah Qudsiyyah itu.

Untuk mengantisipasi hal tersebut terulang kembali, lanjut Annas, dibutuhkan pemahaman sehingga nantinya ada kolaborasi dari sisi syariat dan protokol kesehatan (medis). “Ya, itu ketidaktahuan petugas medis, dan disini peran MUI bersama Kemenag untuk bersinergi dalam memberikan edukasi atau pemahaman kepada pihak  terkait. Karena, pemulasaraan jenazah Covid-19 yang beragama islam seyogyanya harus dilakukan sesuai syariat Islam dan medis,” jelasnya.

Sementara itu, Plt Bupati Kudus, HM Hartopo berharap jika ada prosedur yang belum benar dapat segera diperbaiki sebagaimana tuntunan agama dari jenazah tersebut. “Tadi ada yang disampaikan (pemulasaraan jenazah-red) ada yang salah tapi sudah dibenarkan‎,” ujar dia.

Dikatakan Hartopo bahwa saat ini sumber daya manusia (SDM) pemulasaraan jenazah perlu ditambah.

Sementara Wakil Ketua MUI Jawa Tengah, Prof. Dr Ahmad Rofiq mengingatkan agar pengurusan jenazah covid-19 harus memenuhi ketentuan syariat Islam dan memperhatikan protokol kesehatan. MUI sendiri sudah menerbitkan Fatwa Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah Muslim yang Terinfeksi Covid-19.

Ahmad Rofiq mengimbau kepada masyarakat, untuk selalu melakukan ikhtiar dalam mencegah dan menjaga diri dari bahaya, serta mengutamakan kepentingan orang lain.

“Kewajiban pertama untuk ikhtiar mencegah dan memastikan pemulasaran (jenazah) sesuai ketentuan syariah dan menjaga diri dari bahaya. kemudian ketika ada benturan antara memenuhi syariah dan keselamatan jiwa, maka kepentingan orang yang hidup didahulukan dari pada yang wafat, namun saat ini kita bisa memenuhi antara hak jenazah dan hak orang yang masih hidup,” terangnya kepada wartawan usai mengikuti rakor.

Perlu diketahui, merujuk pada Fatwa MUI tersebut, umat islam yang meninggal akibat COVID-19 dihukumi mati syahid, yaitu syahid akhirat yang berarti muslim yang meninggal dunia karena kondisi tertentu antara lain karena wabah tha’un, tenggelam, terbakar, dan melahirkan. (AJ/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :