isknews.com – Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Keuangan terus mendorong inklusi dan partisipasi masyarakat Jawa Tengah melalui pemanfaatan instrumen investasi milik negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Demikian disampaikan Kepala OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY Sumarjono dalam paparannya pada acara “Edukasi dan Sosialisasi Surat Berharga Negara” yang
diselenggarakan hasil kerja sama antara OJK Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan
DIY dengan Kementerian Keuangan di Semarang, Jumat.
“Diperlukan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah dan
industri jasa keuangan, agar masyarakat semakin memahami dan memiliki
kemampuan mengidentifikasi jenis instrumen investasi dan produk keuangan
lainnya,” kata Sumarjono.
Lebih lanjut Sumarjono menyampaikan bahwa berdasarkan Survei Nasional Literasi
Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022, gap antara inklusi dan literasi secara nasional
mencapai 35,42 persen. Kondisi tersebut berbanding lurus dengan tingginya
pengaduan konsumen yang diterima OJK pada tahun 2023 (76.201 pengaduan).
Sampai dengan 12 Juni 2023, OJK mencatat terdapat 1.931 laporan kasus
pengaduan fraud eksternal (di luar lembaga jasa keuangan) dengan tren modus
penipuan saat ini adalah sniffing (penyadapan melalui internet) dan pinjaman online
ilegal di Jawa Tengah.
“Masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap link yang dikirimkan dari pihak
yang tidak dikenal, link tersebut berisi aplikasi program yang dapat mengakses
semua data keuangan yang penting sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak
bertanggungjawab,” kata Sumarjono.
Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan
Risiko Deni Ridwan selaku narasumber menyampaikan bahwa untuk memacu
pertumbuhan ekonomi nasional, perlu dilakukan penguatan peran APBN dan
melanjutkan konsolidasi kebijakan fiskal secara berkelanjutan melalui
pengembangan instrumen pembiayaan inovatif.
Salah satu instrumen pembiayaan tersebut adalah SBN Ritel dengan beberapa
keuntungan berinvestasi antara lain aman karena pembayaran kupon dan pokok
dijamin oleh Negara, harga terjangkau dengan pembelian minimal Rp1 juta,
kemudahan akses dan ikut mendukung pembangunan nasional di Indonesia.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, investor dari Jawa Tengah untuk
SBR012-T2 dan SBR012-T4 mencapai sebesar Rp1.035 T yang didominasi oleh
pegawai swasta sebesar 28,4 persen sementara PNS sebesar 7,6 persen di mana 57
persen investor adalah perempuan.
Sosialisasi diiikuti oleh berbagai lapisan masyarakat seperti perwakilan lembaga
negara, ASN, TNI/Polri, pelaku UMKM dan perwakilan Industri Jasa Keuangan baik
secara luring maupun daring.
Untuk itu, melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan
pemahaman masyarakat terhadap instrumen investasi milik negara tersebut
sehingga terwujud masyarakat yang berorientasi pada investasi jangka panjang dan
menengah. (AS/YM)
