OJK Jateng DIY Ajak 1500 Guru SMA, SMK, MA, dan Pesantren Waspada Investasi dan Pinjol Ilegal

oleh -608 kali dibaca

Ekonomi, isknews.com – Maraknya ajakan kepada masyarakat untuk menanamkan uangnya pada produk investasi ilegal dengan iming-iming keuntungan yang tinggi dalam waktu singkat semakin bervariasi jenis dan metodenya. Sementara di sisi lain, karena tingkat kemudahan dan kepraktisannya, banyak masyarakat yang terjerat pinjaman online. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh masih kurangnya tingkat literasi masyarakat.

OJK Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY sendiri telah menerima pengaduan dan permintaan informasi dari masyarakat terkait pinjaman online sebanyak 64 laporan, Kantor OJK Yogyakarta sebanyak 51 laporan, dan Kantor OJK Tegal sebanyak 42 laporan. Satu diantara pengaduan tersebut merupakan pengaduan dari guru yang terjerat pinjol ilegal.

Kepala OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY Aman Santosa, menyampaikan bahwa untuk meresepon hal tersebut, juga sebagai bagian dari edukasi terhadap masyarakat, OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY menyelenggarakan webinar dengan tema Waspada Investasi dan Perlindungan Sekotr Jasa Keuangan di Era Digital dengan peserta seluruh guru SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan Pesantren se-Jawa Tengah, serta masyarakat umum lainnya.

“Kegiatan edukasi kami rasa sangat penting mengingat berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2019, tingkat literasi keuangan yang merupakan indeks level pengetahuan masyarakat terhadap jenis produk keuangan di Jawa Tengah tergolong masih rendah yakni sebesar 47,38%, namun sudah lebih tinggi dibandingkan dari Indeks Literasi Nasional sebesar 38,03%. Hal ini mencerminkan masih perlunya edukasi kepada masyarakat tentang produk keuangan, khususnya produk investasi keuangan yang legal”, kata Aman dalam zoom meeting, Kamis (26/8/2021).

Dalam acara tersebut turut hadir Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menyampaikan arahan serta apresiasinya atas kegiatan yang diinisiasi OJK tersebut. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat khususnya di Jawa Tengah agar tidak terjerat investasi bodong serta kalau memerlukan pembiayaan dapat memilih pinjaman online yang legal. “Kalau ada permasalahan atau perlu informasi tentang investasi dan pinjaman online illegal, Panjenengan bisa tanya atau hubungi OJK” imbuh Ganjar.

Kegiatan yang diikuti lebih dari 1.500 peserta tersebut, hadir menjadi narasumber Ketua Satgas Waspada Investasi Pusat, Bapak Tongam Lumban Tobing, Kepala Departemen Perlindungan Konsumen, Bapak Agus Fajri Zam, dan Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Bapak Kuseryansyah.

Berdasarkan data yang dihimpun OJK, total kerugian masyarakat akibat investasi ilegal sejak 2011 sampai dengan 2021 mencapai kurang lebih Rp117,4 triliun. Terkait hal tersebut, sejak dibentuk tahun 2017 s.d. 2021 ini, SWI telah melakukan penanganan terhadap 1.053 investasi ilegal, 3.365 Fintech Lending Ilegal, dan 160 gadai illegal, ungkap Tongam.

Tongam menjelaskan bahwa modus investasi ilegal yang saat tengah merebak yaitu:

1. Penawaran investasi dengan modus penanaman pohon jabon dengan pembagian 70% (pemilik pohon) 20% (pemilik tanah) 10%;

2. Penawaran investasi dengan imbal hasil tetap seperti produk perbankan;

3. Money game dengan sistem berjenjang dengan like dan view video aplikasi media sosial Tiktok;

4. Penawaran investasi berkedok cryptoasset/cryptocurrency dengan imbal hasil tetap, yaitu 0,5%-3% per hari atau 15%-90% per bulan;

5. Penyelenggara exchanger aset kripto tanpa izin Bappebti; dan

6. Penawaran Investasi Ternak Semut Rangrang dengan iming-iming imbal hasil 50% dalam jangka waktu 5 bulan.

Selain itu, ditengah pandemi yang masih membayangi masyarakat, ditemukan maraknya penawaran pinjol ilegal yang melakukan kegiatan usaha tanpa seizin OJK dan sering kali melakukan pelanggaran pidana yang merugikan masyarakat diantaranya penipuan dan penggelapan. Tak jarang pula, ditemukan proses penagihan tunggakan pinjaman yang dilakukan dengan penyebaran konten pornografi, pencemaran nama baik, manipulasi data, dan pengancaman.

Terhadap kelompok pinjol ini OJK bersama Satgas Waspada Investasi diantaranya Kominfo dan kepolisian, melakukan pemblokiran terhadap situs-situs pinjol tersebut dan pelanggaran tindak pidananya ditangani oleh kepolisian, pungkas Tongam.

Selanjutnya, Agus Fajri Zam menghimbau agar masyarakat terhindar dari jeratan pinjol ilegal, yang paling utama masyarakat harus memastikan 2L, yaitu logis dan legal. Harus diidentifikasi apakah penawaran produk yang disampaikan oleh pelaku usaha tersebut, masuk akal dan sesuai dengan kebiasaan atau peraturan yang berlaku serta mengidentifikasi apakah pelaku usaha dimaksud telah mendapatkan legalitas dari otoritas yang berwenang.

Agus menyampaikan ada beberapa tips untuk masyarakat yang ingin meminjam secara online, yaitu:

1. Pinjamlah hanya pada penyelenggara Fintech Peer to Peer Lending yang terdaftar dan berizin dari OJK yang saat ini berjumlah 121 penyelenggaran per 27 Juli 2021. Daftarnya di website ojk.go.id.

2. Pinjamlah uang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bayar. Jangan meminjam dengan cara gali lobang tutup lobang, karena akan menambah beban pembayaran utang.

3. Sedapat mungkin pinjaman digunakan untuk kebutuhan yang produktif, sehingga memberikan nilai tambah bagi perekonomian keluarga.

4. Sebelum meminjam, pahami risiko dan kewajibannya. Jangan menyesal setelah meminjam dan bayarlah sesuai waktu perjanjiannya;

5. Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, atau merasa dirugikan oleh kegiatan usaha pinjaman online dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK 157 atau WA 081157157157, email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id.

6. Selain itu, informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui Investor Alert Portal pada www.sikapiuangmu.ojk.go.id.

Selanjutnya Kuseryansyah menyampaikan bahwa, dengan maraknya pinjol illegal yang banyak merugikan masyarakat belakangan ini, sebetulnya merugikan kami juga selaku praktisi Fintech di Indonesia. Masyarakat tidak perlu khawatir dan ragu apabila meminjam melalui pinjol yang legal, karena pinjol legal secara perizinan telah terdaftar dan berizin dari OJK serta seluruh operasional, dan laporannya disampaikan secara rutin sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan OJK. Selain itu, kami pastikan juga bahwa pinjol legal tidak pernah mengambil data pribadi peminjam dan menggunakannya untuk tindakan tindakan yang melanggar hukum, karena sesuai ketentuan kami hanya dapat mengakes kamera, microphone, dan lokasi yang digunakan hanya pada proses verifikasi, pungkas Kuseryansyah. (AJ/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :