Ekonomi, ISKNEWS.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini, telah meluncurkan inovasi Contact Centre Obligasi Daerah (Contact Center ObDa), sebagai bentuk dukungan OJK untuk turut mensukseskan program pembangunan infrastruktur nasional yang telah dicanangkan pemerintah.
Peluncuran Contact Center ObDa dilakukan di Kantor Regional 3 OJK Jateng dan DIY, Kamis (01-02-2018). Gonthor R. Aziz, Project Leader OJK untuk Pendalaman Pasar Keuangan (Financial Market Deepening Initiative) mengatakan anggota Dewan Komisioner OJK periode 2017-2022, menempatkan program pendalaman pasar keuangan sebagai salah satu prioritas OJK pada 2018.
“Contact Center ObDa akan melayani pertanyaan atau permintaan informasi dari masyarakat, segala hal yang terkait dengan Obligasi Daerah,” ujarnya di Semarang, Kamis (01-02-2018).
“Masyarakat khususnya Pemerintah Daerah yang memerlukan informasi mengenai mekanisme, persyaratan dan tata cara penerbitan Obligasi Daerah, dapat menghubungi OJK melalui telepon maupun email dari Contact Center ObDa di 021-2960 0150, info.obda@ojk.go.id,” jelas Gonthor.
OJK telah menunjuk beberapa pejabat dan pegawai yang telah ditraining khusus untuk mengelola Contact Center ObDa.
“Tim dapat memberikan pendampingan kepada Pemda, sejak awal proses persiapan yang meliputi hal-hal teknis seperti pemilihan dan penyiapan kegiatan atau proyek yang akan didanai, penyiapan mekanisme penganggaran, penyiapan unit pengelola obligasi daerah, serta penyiapan pemenuhan persyaratan-pernyataan pendaftaran dalam rangka penerbitan Obligasi Daerah,” katanya.
Lanjut Gonthor, “Contact Centre ObDa diharapkan bisa menjadi media penyampaian informasi mengenai Obligasi Daerah yang mudah diakses, efektif dan komprehensif.”
Dikatakannya, sebagai tindak lanjut pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pada pertengahan Desember 2017 lalu, dan penetapan Jawa Tengah sebagai pilot project penerbitan obligasi daerah, diselenggarakan Workshop Pengelolaan Utang Daerah yang berasal dari Obligasi Daerah pada 31 Januari – 2 Februari 2018.
Workshop dihadiri perwakilan suku dinas di lingkungan Pemprov Jawa Tengah dan perwakilan dari 29 kabupaten serta lima kota.
Penyelenggaraan workshop tersebut, diharapkan akan semakin meningkatkan pemahaman dan kapasitas pemerintah daerah di Jawa Tengah, dalam menyiapkan langkah-langkah lanjutan dalam persiapan penerbitan obligasi daerah.
Selain itu, juga mendorong pemerintah daerah lain untuk mengikuti jejak Jawa Tengah, memanfaatkan obligasi daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur di daerahnya masing-masing. (AJ/AM)
