Pati, ISKNEWS.COM – Aparatur pemerintah jangan menghalang-halangi warga yang berniat maju sebagai calon anggota legislatif. Demikian peringatan keras dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat (PD) Pati. Pihaknya, bakal memperkarakan aparatur yang bersikap demikian.
Pernyataan itu disampaikan Ketua DPC PD Pati Joni Kurnianto di kantor partainya Jalan DR Wahidin, Rabu (4-07-2018). Dia mengaku, pernyataan tersebut perlu disampaikan setelah seorang bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dari partainya mengalami kendala saat mengurus surat keterangan desa, untuk pembuatan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). Surat dari kepolisian itu sebagai salah satu persyaratan administrasi pencalegan.
“Berdasar pengaduan kader kami, ada kepala desa yang enggan memberikan surat keterangan itu dengan alasan yang tidak jelas, bahkan mengada-ada. Itu tidak dapat dibenarkan karena menghambat hak konstitusi warga untuk dipilih dalam Pemilu,” ujarnya.
Menurutnya, warga negara yang maju sebagai caleg dijamin dalam UUD 1945. Termasuk diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
Dia mengemukakan, Pasal 43 ayat (1) UU tersebut menyatakan, setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Atas dasar itu, Joni menegaskan, jika ada pihak yang menghalang-halangi warga untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dapat dikenakan sanksi hukum.
“Kalau sampai sore ini kader kami masih tidak dilayani dalam membuat surat keterangan desa untuk membuat SKCK, maka tidak ada pilihan lain bagi kami untuk menempuh jalur hukum. Karena aturan hukumnya sangat jelas,” tandasnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, ditolaknya kader PD saat mengurus surat tersebut di salah satu desa di Kecamatan Tambakromo tidak berdasar. Mengingat, kader tersebut bukan aparatur sipil negara (ASN) atau perangkat desa yang harus melalui proses pengunduran diri untuk maju sebagai caleg.
“Alasannya sangat tidak jelas. Bahkan kader kami dianggap bisa memecah belah warga kalau nyaleg. Ini sangat mengada-ada. Kami tidak akan tinggal diam,” tandas pria yang juga wakil ketua DPRD Pati ini.(IN/WH)
