Pati, isknews.com (Lintas Pati) – Pandujuang PDI Perjuangan yakin Paslon Haryanto-Arifin bisa raih 90 Persen suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2017, hal ini ditegaskan salah satu team Pandujuang PDI Perjuangan Pusat Jamari saat memberikan pemaparan politik dalam kegiatan konsolidasi PDI-P Senin, (12/12) di Sukolilo Pati.
Keyakinan tersebut didasari bahwa PDI Perjuangan mempunyai kader-kader akar rumput yang militan dan dari calon yang diusung mempunyai kualitas personal yang mumpuni.
“Saya yakin bahwa pasangan calon Haryanto-Arifin bisa memperoleh suara 90 Persen saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017 nanti, keyakinan saya ini sangat rasional, dasarnya adalah PDI Perjuangan mempunyai kader akar rumput militan dan Haryanto sendiri mempunyai kualitas personal yang mumpuni.” Jelas Jamari.
Menurutnya, Secara birokrasi Haryanto memiliki segudang pengalaman, dia pernah menjabat mulai Kepala Desa, meningkat menjadi Sekcam, lalu Camat, Ke BKD kemudian Sekda dan terakhir mencalonkan Bupati pada Pilkada tahun 2013 hingga terpilh dan menjabat sampai sekarang.
“Kalau Calon Bupati yang diusung PDI, sangat pengalaman dibidang birokrasi, Haryanto menjadi pegawai negeri itu mulai dan tingkat bawah yaitu pernah menjabat Kepala desa, Sekcam, Camat, BKD, kemudian Sekda Pati, lalu pada Pilkada Tahun 2013 ikut kompetisi dalam pemilihan bupati kemudian rakyat Pati mempercayainya untuk memimpin Pati, ini suatu prestasi yang luar biasa,” tambahnya.
Lanjut,”Akhir-akhir ini banyak isu yang sengaja dihembuskan oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang ditujukan kepada Haryanto, terkait persoalan biaya yang tinggi untuk pemilihan perangkat desa, sertifikat mahal, hal ini sengaja dihempuskan untuk mempengaruhi masyarakat Pati supaya tidak mendukung dalam pemilihan 15 Febuari nanti. padahal persoalan terkait perangkat desa bupati tidak tahu hal tersebut, kaitan pemilihan perangkat desa itu kewenangan panitia dan persoalan sertifikat itu sudah sesuai aturan.”ungkap Jamari.
Pimpinan Umum PDI Perjuangan memberikan intruksi tegas kepada seluruh jajaran partai ataupun para legeslatif, bilamana ada kader atau pengurus partai atau legeslatif yang tidak konsekuen menjalankan perintah atau membangkang perintah pimpinan umum maka akan dipecat dari pengurus partai maupun anggota legeslatif. (Wr)
