Pansel KPPU Tak Independen DPR Ancam Tolak Uji Kelayakan Dan Kepatutan

oleh
Anggota Komisi VI DPR Bowo Sidi Pangarso dan Saidah Sakwan Komisioner KPPU saat menjadi pembicara di Aula masjid UMK (Foto: Yuliadi Mohammad)

Kudus, isknews.com – Dinamika proses pemilihan anggota Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI periode tahun ini masih terus berlangsung  di gedung DPR RI.

Para legislator menjadi sorotan lantaran tak kunjung melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU).

KPPU merupakan lembaga penegak hukum yang  independen, dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Akibatnya tak kunjung di lakukan fit and proper test oleh DPR, lembaga pengawas antimonopoli dan kartel ini sempat mengalami ketersendatan.

Sedangkan presiden sudah menyerahkan 18 nama untuk diuji oleh DPR , namun tak kunjung digelar karena berbagai alasan yang menurut anggota DPR perlu dibenahi terlebih dahulu.

” Panitia seleksi (pansel) komisioner KPPU harus dibenahi terlebih dahulu sebelum dilakukan uji kelayakan dan kepatutan itu,” ujar anggota DPR Bowo Sidi Pangarso dari fraksi Golkar.

Akibat desakan tersebut Presiden Jokowi akhirnya memutuskan memperpanjang masa kerja komisioner yang ada sampai April 2018.

Ditemui usai menjadi pembicara pada Acara sosialisasi Hukum Persaingan Usaha dan Perkembangan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 di Aula Masjid Universitas Muria Kudus (UMK) Jumat kemarin, anggota Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso yang merupakan Wakil Ketua Komisi VI mengancam akan menolak hasil seleksi anggota Komisioner Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena terindikasi sarat kepentingan korporasi. Jumat (02/02/18).

Bowo menegaskan, meski presiden telah mengajukan nama-nama untuk diangkat sebagai komisioner, namun pihaknya baru sempat membahas dalam sidang di awal tahun 2018.

” meski begitu saat ini masih dalam proses administrasi yang pada bulan Maret nanti kami yakin sudah bisa bisa dilakukan fit and proper test. Sebelum 27 April 2018,” katanya.

Seperti diketahui sedianyan komisioner lama berakhir masa jabatannya pada 27 Februari 2017 kemarin, namun berhubung masih belum ada pembahasan di Komisi VI DPR RI akhirnya pengangkatan komisi baru  KPPU belum bisa dilaksanakan.

Senada dengan Bowo,  Saidah Sakwan, Komisioner anggota KPPU yang ditemui ditempat yang sama meminta agar lembaga ini tetap independen.

.”Struktur di pansel (Panitia Seleksi) Komisioner KPPU semuanya pelaku usaha. Bagaimana bisa menjaga independensi kalau dari proses awal sudah tidak independen,” ujar Saidah Sakwan.

Bahkan, terdapat juga anggota Pansel yang menjadi komisioner salah satu perusahaan besar.

Apalagi, perusahaan tersebut sedang statusnya berperkara di  KPPU.

“Ada juga lawyer yang masuk Pansel padahal lawyer tersebut sedang membela salah satu perusahaan yang sedang kami tangani perkaranya. Mau independen dari mana,” katanya.

Meski memasuki masa akhir jabatan, Saidah dan anggota KPPU lainnya tetap komit mengawasi persaingan usaha. ìSiapa pun nanti yang bakal menduduki jabatan sebagai komisioner KPPU, kami harap bisa tetap menjaga independensi dalam menjunjung martabat penegakan hukum di dalam ranah persaingan usaha,” katanya

Dia berharap, siapa pun nanti yang bakal menduduki jabatan sebagai komisioner KPPU, bisa tetap menjaga independensi dalam menjunjung martabat penegakan hukum di dalam ranah persaingan usaha. (YM)

 

KOMENTAR SEDULUR ISK :