Pembatalan Lelang Gedung IBS RSUD Disesalkan Anggota Komisi D DPRD Kudus

oleh -518 kali dibaca

Kudus, isknews.com – Pembatalan keputusan pemenang lelang proyek pembangunan gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Loekmono Hadi Kudus disesalkan anggota Komisi D DPRD Kudus.

Terkait hal tersebut, Komisi D DPRD Kudus akhirnya turun tangan mendalami kasus gagal lelang proyek gedung IBS RSUD Kudus senilai Rp 29 miliar akibat dugaan peretasan sistem.

Anggota Komisi D DPRD Kudus, Sayid Yunanta mengatakan, dugaan peretasan ini harus diusut tuntas karena membuat rencana pembangunan di Kudus terganggu.

“Proyek gedung IBS sudah dianggarkan di tahun 2020 dan gagal. Tahun ini juga gagal lagi. Kalau ini berlanjut, masyarakat Kudus yang akan dirugikan,” katanya saat rapat koordinasi dengan RSUD Loekmono Hadi Kudus serta Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda Kudus di ruang rapat Komisi D DPRD Kudus, Kamis (2/9/2021).

Menurutnya, dugaan peretasan tersebut masih belum pasti dan baru indikasi. Sedangkan, lanjut Sayid, kebutuhan gedung IBS sangat penting, terlebih untuk saat ini yang masih masa pandemi COVID-19.

Diketahui, perencanaannya dimulai sejak tahun 2018 dengan kebutuhan anggaran yang sangat besar. Ketika anggaran sudah tersedia, ternyata lelangnya dibatalkan dengan alasan karena adanya dugaan peretasan yang sifatnya masih indikasi dan belum ada kepastiannya.

Selain rugi waktu, anggaran juga tidak terserap dan pelayanan di rumah sakit juga akan terganggu karena kondisi gedung IBS yang ada sekarang sejak 10 tahun yang lalu belum ada perbaikan. Jika pemenang lelang mengajukan gugatan, maka Pemkab Kudus semakin dirugikan.

“Jika kondisi seperti ini terulang, maka menjadi ancaman serius kelanjutan pembangunan di Kudus karena setiap ada lelang bisa dikerjai oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab yang memang tidak menghendaki lelangnya berjalan lancar dengan cara sederhana yakni meretas akun peserta lelang,” ujarnya.

Sementara, Kabag PBJ Doni Tondo Setiaji dalam jawabannya mengatakan indikasi peretasan sistem didasarkan hasil konsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Hal tersebut menyusul adanya sanggahan dari peserta lelang lain.

“Setelah ada sanggahan dari peserta, LKPP melakukan pemeriksaan dan mendapati indikasi adanya dugaan peretasan,”ujar Doni.

Doni menyebut, berdasarkan pemeriksaan sistem, indikasi peretasan terjadi dengan hilangnya dokumen persyaratan peserta lelang dari sistem. Dan dari investigasi yang dilakukan, perubahan data peserta lelang tersebut dilakukan oleh user yang menggunakan satu IP.

“Totalnya ada enam peserta lelang yang datanya berubah dari sistem. Dan hasil pelacakan, dokumen tersebut dirubah oleh pihak yang menggunakan satu IP yang berasal dari Dinas Kominfo Magelang,”kata Doni.

Kondisi tersebut, membuat proses lelang proyek proyek IBS tidak memenuhi ketentuan persaingan usaha yang sehat.

“Karena peserta yang dokumennya hilang dari sistem, juga memiliki peluang untuk menang karena harga penawarannya juga kompetitif,”ungkap Doni.

Sementara, disinggung soal kelemahan sistem, Doni mengaku berdasar rekomendasi LKPP, ULP Kudus akan melakukan update sistem SPSE, yang mana tingkat keamanannya lebih tinggi.

Di sistem baru tersebut, proses login tak hanya menggunakan usename dan password saja, tapi juga dilengkapi dengan OTP yang membuat keamanan berlapis.

Doni menyebut sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kudus dan Polda Jateng. Bahkan pihaknya sudah sempat dipanggil untuk memberikan keterangan.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, lelang proyek IBS RSUD Kudus senilai Rp 29 miliar akhirnya dibatalkan. Diduga telah terjadi peretasan pada SPSE milik ULP Pemkab Kudus.

Padahal, proses lelang tersebut sudah selesai dan memunculkan satu pemenang. Namun sebelum kontrak dilakukan, ULP membatalkan proses tersebut. (AJ/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :