Kudus, isknews.com – Sampai saat ini baru 32 desa, yang mengusulkan warganya untuk masuk basis data terpadu (BDT). Padahal, data dari desa yang dibutuhkan untuk perbaikan data.
“Sampai saat ini baru 32 desa, yang mengusulkan warganya untuk masuk BDT, dari total 132 desa. Alasannya, tidak ada tenaga administrasi,” kata Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (SekDinsos P3AP2KB) Kudus. Kudus Sutrimo, Senin (30/3/2020).
Sutrimo menyebut, pelaporan perbaikan data dari desa dilangsungkan setahun empat kali, periode pertama Januari hingga Maret, saat ini memasuki periode kedua, yakni dari April hingga Juni, begitu selanjutnya, triwulan sekali.
“Kami akan membuat surat peringatan bagi desa-desa yang belum sama sekali melaporkan perbaikan data,” tegasnya. (AJ/YM)
