Pemerintah Akhirnya Revisi Aturan soal Jaminan Hari Tua

oleh

BPJSISKNEWS.COM Presiden Jokowi akhirnya memutuskan agar PP yang menuai protes itu segera direvisi.

“Bagi peserta yang kena PHK atau tidak lagi bekerja, satu bulan kemudian bisa ambil JHT. Itu arahan Presiden, konsekuensinya ada revisi terhadap PP,” Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerajaan Elvyn G telah dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana Kepresidenan, membahas soal polemik Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Hari Tua (JHT).

menjelaskan bahwa di dalam revisi PP tersebut akan diberikan pengecualian terhadap pekerja yang terkena PHK dan juga bagi pekerja yang tak lagi bekerja atau mengundurkan diri.

Untuk mereka yang terkena pengecualian bisa mencairkan dana JHT satu bulan setelah keluar dari tempatnya bekerja.

Sementara bagi pekerja aktif yang masih menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, tetap diberlakukan aturan pencairan sebagian dalam waktu 10 tahun.

“Untuk yang masih aktif bekerja, masih akan tetap berlaku aturan pencairan yang 10 tahun,”

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya mengatakan, revisi PP akan dilakukan secepatnya.

“melalui media, kami sampaikan akan di tindak lanjuti¬† untuk yang PHK dan mengundurkan diri satu bulan kemudian bisa dicairkan,”

Sabrina Asril

 

Artikel Sebelumnya :

Dana Jaminan Hari Tua (JHT) Resmi di Revisi, Baru Bisa Dicairkan 10 Tahun Kerja

 

 

 

 

KOMENTAR SEDULUR ISK :