Pemilihan Direktur Perusda Dinilai Tidak Transparan

oleh -459 kali dibaca

Kudus, isknews.com – Seleksi pengisian jabatan direktur Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Tirta Muria dan direktur Perusahaan Daerah (PD) Percetakan memasuki tahap akhir. Tahap pertama yakni uji kelayakan dan kepatutan (KK) meloloskan enam calon dari tujuh calon yang mengikuti seleksi.

Setelah menjalani uji KK yang hasilnya diumumkan pada 9 Januari 2023 lalu, tahap selanjutnya adalah wawancara yang dilakukan oleh Bupati Kudus selaku pemilik perusahaan daerah. Sedangkan siapa yang akan terpilih nantinya tergantung dari hasil wawancara tersebut.

Menanggapi metode seleksi yang berlaku saat ini, pengamat kebijakan publik dari Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Nur Ahmad menyayangkan metode yang dinilainya sangat subyektif tersebut. Menurutnya metode yang dipilih untuk seleksi pengisian direktur tidak transparan.

“Yang lolos uji kelayakan dan kepatutan diumumkan berdasarkan abjad bukan nilai, sehingga masyarakat tidak bisa mengetahui siapa diantara yang lolos tersebut yang nilainya tertinggi,” jelasnya.

Sementara setelah dinyatakan lolos uji KK, katanya, dilanjutkan wawancara oleh pemilik perusahaan daerah dalam hal ini kepala daerah atau Bupati. Dan, karena wawancara sifatnya tertutup maka masyarakat samasekali tidak bisa mengetahui bagaimana prosesnya.

“Memang hal itu hak prerogatif bupati, tetapi seharusnya digelar secara transparan untuk menghindari kecurigaan publik. Berbeda jika hasil uji KK diumumkan berdasar urutan nilai sehingga publik bisa mengetahui siapa diantara peserta yang nilainya paling tinggi,” jelasnya.

Karena semuanya tertutup, masih kata Nur Ahmad, sehingga siapa nantinya yang terpilih publik tidak akan bisa mengetahui bagaimana kualitasnya. Berbeda jika pengumuman uji KK diranking menurut nilai, setidaknya publik bisa mengetahui siapa yang paling berbobot diantara peserta seleksi.

“Kalaupun nilainya bagus tapi dalam wawancara kalah dari yang nilainya dibawahnya maka bisa dijelaskan alasan jatuhnya waktu wawancara,” imbuhnya.

Terkait sistem seleksi yang dinilainya sangat subyektif tersebut, pihaknya mengajak publik untuk ikut melakukan pengawasan secara ketat. Pasalnya perusahaan daerah adalah milik publik Kabupaten Kudus dan masyarakat berhak ikut melakukan pengawasan. Pihaknya berharap, pemilihan direktur perusahaan daerah tidak berdasar atas suka atau tidak suka atau bahkan tidak bersinggungan dengan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

“Sebenarnya jika digelar secara transparan akan lebih fair dan menghindari pergunjingan atau kecurangan publik,” tegasnya. (jos)

KOMENTAR SEDULUR ISK :