Penganggaran Tenaga Outsourcing Kebersihan Pasar Idealnya Satu Tahun

oleh
Ilustrasi petugas kebersihan (gambar: istimewa)

Kudus, isknews.com – Sejak tenaga kebersihan pasar habis kontrak menjadi tenaga alihdaya atau outsourcing oleh Dinas Perdagangan Kudus per 31 Agustus 2018 lalu. Mengakibatkan hampir semua pasar di Kudus menjadi tidak bersih karena tenaga kebersihan dari PNS dan PHD dianggap tidak maskimal.

Sehingga kondisi pasar grosir terbesar di pantura Jawa Tengah, yakni pasar Kliwon sempat nampak kotor. Karena di pasar Kliwon tidak ada tenaga kebersihan selain dari tenaga outsourcing.

Seperti diketahui sejak akhir Agustus lalu sebanyak 92 orang outsourcing yang terdiri dari 88 tenaga kebersihan pasar dan 4 orang sopir armada sampah sudah selesai masa kontraknya. Mereka melakukan pekerjaan sesuai kontrak dengan rekanan yakni PT. Spirit Krida Indonesia hanya 6 bulan, yang dimulai Maret – Agustus.

TRENDING :  Pastikan Kualitas Pelayanan Tidak "Kendor" Usai Liburan, Bupati Sidak Sejumlah Tempat

Semenjak 15 November 2018 kemarin, setelah anggaran bagi mereka telah di setujui oleh DPRD pada anggaran perubahan 2018 sebesar Rp. 600 juta, kini para pekerja tersebut sudah kembali bekerja secara “Normal”, semenjak habis masa kontrak tersebut yang  hampir selama 2,5 bulan dan mereka bekerja dengan upah seadanya, kini pasukan kebersihan kembali bekerja, setelah kembali dikontrak 1,5 bulan tentunya dengan upah yang kembali normatif.

Akankah di 2019 akan dianggarkan utuh 12 bulan , atau akan dipangkas kembali di pembahasan RAPBD 2019?.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus, Ilwani memberikan tanggapan terkait penggunaan tenaga alih daya atau outsourcing di wilayah Pemerintahan Kabuapten (Pemkab) Kudus. Tanggapan tersebut diungkapkannya usai Rapat Badan Anggaran (Banggar) di Gedung DPRD Kudus, Rabu (21/11).

TRENDING :  Banyak Pencari Kerja Palsukan Umur

“Jika dari Pemkab ingin menggunakan tenaga outsourcing, kami akan menganggarkan. Kami berharap kedepannya penganggaran pengadaan tenaga outsourcing di wilayah Pemkab harus satu tahun. Misalnya hanya dikehendaki beberapa bulan saja, maka kontraknya harus runtut,” papar dia.

Dilanjutkan Ilwani, “Misalnya mau dikontrak delapan bulan. Maka kontrak tersebut harus dijalankan selama delapan bulan dari awal sampai selesai akhir. Jangan sampai terpotong-potong. Makanya nanti dalam penganggarannya tidak boleh memotong outsourcing. Karena beresiko dan kasihan mereka juga,”

Pernyataan ini juga menjadi harapan dari para tenaga outsourcing di wilayah Pemkab Kudus. Salah satunya Sudarman, tenaga outsourcing kebersihan di Pasar Kliwon. Kepada media ini dia mengungkapkan jika pihaknya berharap kontrak kerja di tahun 2019 dapat berjalan satu tahun penuh.

TRENDING :  Soal Tuntutan Uang Tunggu PT SIP Pekerja Sudah Mau Mengalah

Mengingat masa kontrak tenaga kebersihan tahun 2018 ini terbagi menjadi dua, yakni kontrak awal enam bulan dan kontrak susulan selama empat bulan. Kontrak awal dimulai dari Maret dan berakhir di bulan Agustus. Berakhirnya masa kontrak membuat kondisi pasar menjadi kotor.

Dengan tenaga sukarela, sebagian outsourcing kebersihan tetap bekerja membersihkan pasar dan jalan. Hingga pada pertengahan bulan November, mereka dipekerjakan kembali dengan masa kontrak satu setengah bulan atau sampai akhir Desember.

Muslikah salah satu pedagang di Pasar Kliwon berharap kondisi pasar yang bersih seperti saat ini bisa terus terjaga. Dia juga berpesan agar Pemkab lebih memperhatikan nasib tenaga outsourcing kebersihan. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :