Pengusaha Penyadap Air Muria Peroleh Sosialisasi Penyusunan Perijinan Dan Legalisasi Usaha

oleh -1,093 kali dibaca

Kudus, isknews.com – Babak baru penanganan eksploitasi sumber mata air muria telah mencapai tahapan sosialisasi, seperti pernah dijanjikan pada rapat sebelumnya di ruang rapat wakil Bupati Kudus, Pagi tadi sosialisasi tentang pengurusan perijinan sadap air muria dilakukan di Balai Desa Lau Dawe Kudus, Selasa (1/8//17).

Dalam kesempatan tersebut para pengusaha penyadap air dari mata air muria, dihimbau untuk melegalisasi kegiata komersial terkait dengan depo air mereka. Karena menurut Balai Besar Wilayah Sungai Pamali Juwana pada rapat sebelumnya menyampaikan, usaha pengambilan air permukaan di sumber mata ir muria seratus persen ilegal.

Dengan Nara sumeber dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pamali Juwana, PUPSDATARU Jawa Tengah, Satpol PP Jawa Tengah, PKPLH Kudus dan Satpol PP Kudus.

“Masalah perizinan dalam hal penggunaan air permukaan harus diperketat dan sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 _Tentang Pengairan,_ serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/1990 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Izin Penggunaan Air dan atau Sumber Air.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPWS (Balai Penyuluhan Waduk Sungai Juwana) Provinsi Jawa Tengah, Untoro, dalam sambutan singkatnya pada acara Sosialisasi Perijinan Sumber Daya Air.

Untoro menyampaikan “Dalam hal penggunaan air bagi kebutuhan publik, tentu ada aturan-aturan yang harus dipenuhi, termasuk sistem perizinan yang merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan penggunaan air agar tidak terjadi kerusakan kuantitas, kualitas dan lingkungan,” ujanya

Menurutnya, regulasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam rangka menjaga kelestarian air dan mengoptimalkan keberadaannya sebagai sumber pendapatan daerah dan untuk kesejahteraan masyarakat.

“Sumber air yang dimaksud dalam aturan perizinan ini tidak hanya air permukaan, tapi juga air yang ada di Daerah Aliran Sungai atau DAS dan sumber-sumber air pentingnya lainnya.” pungkasnya.

Pada pertemuan kali ini, Ka Satpol PP Kab.Kudus Djati Sholekah yang ikut hadir menuturkan, pertemuan sosialisasi ini mengulas bagaimana sesungguhnya mekanisme penerapan kebijakan perizinan dalam penggunaan sumber air ini. Kita juga perlu memahami langkah optimalisasi sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam memberikan izin untuk sumber air, sehingga penggunaannya lebih terkendali dan mampu memberi manfaat bagi masyarakat banyak.

Djati Sholekah berharap, kegiatan ini dapat memperluas wawasan para peserta dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya berkaitan sumber daya air. Dengan demikian, sumber daya air yang ada di Kudus, khususnya di lereng Gunung Muria dapat dimanfaatkan secara menyeluruh dan terpadu demi kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana diketahui, Keberadaan air tidak bisa dipisahkan dari makhluk hidup, sehingga kebutuhan terhadap air dipastikan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya populasi makhluk hidup di dunia ini.

Selain itu, salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) adalah sektor pengairan, khususnya dari hasil pengelolaan sumber daya air.

Djati Sholekah menekankan, dari manapun sumber air tersebut, pengelolaannya harus dilakukan secara optimal, menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan, sehingga penggunaannya berlangsung secara berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat.

Ka Satpol PP juga berharap agar pengelolaan sumber daya air harus memenuhi beberapa aspek, yaitu aspek konservasi, yang bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem air; aspek pendayagunaan, yang fokus pada optimalisasi fungsi air; aspek pengendalian daya rusak air, untuk menjaga agar kadar air tidak tercemar serta aspek sistem informasi sumber daya air, dalam rangka mensosialisasikan peran air kepada publik agar masyarakat berpartisipasi aktif dalam menjaga dan merawatnya. (YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :