Pati, isknews.com – Pembangunan gedung sekolah dasar pada program Dana Alokasi Sekolah di beberapa sekolah kabupaten Pati kurang trasparan jika di lihat dari pentingnya peran serta masyarakat dalam hal pengawasan kepada program pemerintah.
Terhadap beberapa pencari warta kepala sekolah yang di temui hampir rata-rata tidak berkenan menunjukan rencana anggaran belanja (RAB) dan gambar bestex rencana pembangunan pada hal berdasar undang-undang No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sudah dijamin setiap orang berhak mendapatkan informasi dari instansi pemerintah maupun swasta yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber anggaran dari pemerintah maupun sumbangan masyarakat,meski demikian pelaksanaan UU tersebut masih mandul belum bisa diterapkan ke seluruh institusi entah apa sebabnya.
Jikalau semua mau menyadari bahwa sumber dana pembangunan adalah hasil dari pungutan pajak yang di tarik dari masyarakat maka secara tidak langsung sekolah adalah hanya pengelola keuangan hasil dari pungutan pajak yakni dari masyarakat oleh karena jikalau masyarakat menanyakan bagaimana  pelaksanaan pembangunan di sekolah itu artinya masyarakat menanyakan uangnya sendiri yang di kelola pemerintah melalui pembayaran pajak.(WJ/Red)
