Kudus, isknews.com – Dari sebanyak 58 Panti yang ada di Jawa Tengah, Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra (PPSDSN) Pendowo Kabupaten Kudus telah mencanangkan sebagai panti zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Dan menjadi pilot percontohan bagi panti-panti sosial lainnya. Pencanangan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno.
Dia menyebut, panti Pendowo merupakan panti pertama di Jawa Tengah sebagai zona integritas WBK. Bahkan di Indonesia, ini merupakan piloting.
“Di Jawa Tengah itu ada 58 panti sosial, dan baru panti ini yang dicanangkan sebagai WBK. Karena teman-teman di sini lebih siap, di samping panti lainnya juga sudah mempersiapkan diri,” katanya saat dimintai keterangan.
Pencanangan panti WBK ini, lanjut Sumarno telah dimulai sejak tahun 2021 lalu. Harapannya, di tahun 2023 nanti seluruh panti sosial di Jawa Tengah sudah dicanangkan sebagai WBK.
Harapan ini senada dengan komitmen sejak Ganjar Pranowo menjabat Gubernur Jateng. Dua kali periode, Ganjar selalu menekankan Jateng bebas korupsi.
Sumarno menjelaskan, pengukuran bebas korupsi ini perlu diinstrumenkan. Agar instrumen menjadi WBK lebih terukur dan lebih ditekankan.
“Mulai dari pengelolaan anggaran, wilayah bebas korupsi, dengan pelayanan yang lebih baik. Juga tidak boleh menerima gratifikasi apalagi memberi sinyal gratifikasi,” katanya.
Untuk itu, kepada Panti Pendowo, pihaknya mengingatkan agar pengelolaan anggaran bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Meski sedikit, jangan sampai mengambil hak para murid yang berkebutuhan khusus untuk kesenangan pribadi mereka.
“Orang lain berlomba ingin mengeluarkan hartanya membantu di panti, tapi masak tega mengambil anggaran negara untuk kepentingan pribadi,” ucapnya.
Sementara Kepala Panti Pendowo Kudus, Sundarwati mulai memperkenalkan WBK di panti sejak Juli 2021 lalu. Ketika pertama kali menjabat sebagai kepala, pihaknya berusaha merubah mindset dan culture set yang ada di panti. Memang butuh lama mempersiapkan semua itu, tapi Sundar tetap berusaha mewujudkan panti menuju WBK.
“Ada enam area yang perlu dirubah untuk menjadi wilayah bebas korupsi. Mulai dari manajemen perubahan, tata laksana, Sumber Daya Manusia, akuntabilitas, pengawasan, dan output. Outputnya nanti peningkatan kualitas dalam pelayanan publik,” jelasnya.
Dicanangkannya Panti Pendowo sebagai panti WBK, Sundar berharap langkah ini bisa diikuti panti-panti sosial lainnya di Jateng. Sehingga dinas sosial provinsi Jawa Tengah sebagai induk dari seluruh panti sosial, juga mampu menjadi WBK. (My/YM)
