KUDUS, ISKNEWS.COM – Praktik penyalahgunaan barang bersubsidi hingga pertambangan ilegal terbongkar di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Dalam serangkaian pengungkapan selama Oktober hingga November 2026, Satreskrim Polres Kudus menetapkan 10 orang sebagai tersangka dalam tiga perkara berbeda, yakni penimbunan solar bersubsidi, praktik suntik gas elpiji, dan pengerukan tanah tanpa izin.
Pengungkapan tersebut menjadi bagian dari penindakan yang dilakukan Polda Jawa Tengah bersama jajaran kepolisian terhadap praktik ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara.
Kapolres Kudus AKBP Wahyu Sulistyo mengatakan, ketiga perkara tersebut terungkap melalui serangkaian penyelidikan di sejumlah lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Kudus.
“Penanganan ketiga perkara ini dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan serta barang bukti yang ditemukan di lapangan,” ujar Wahyu saat ditemui di Mako Ditreskrimsus Polda Jateng, Jumat malam (13/11/2026).
Dari tiga perkara tersebut, kasus dugaan penyalahgunaan solar bersubsidi menjadi pengungkapan dengan jumlah tersangka terbanyak, yakni delapan orang.
Kasus penimbunan solar bersubsidi terungkap setelah polisi menggerebek sebuah garasi rumah di Dukuh Ngemplak, Desa Kalirejo, Kecamatan Undaan, Sabtu (7/11/2026) sekitar pukul 01.00 WIB.
Dalam pengungkapan itu, polisi menetapkan delapan orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial CEP (27), SPT (35), MC (47), JS (38), MBR (27), RMS (26), KS (32), dan SPN (42).
Mereka diduga terlibat dalam pembelian dan penimbunan solar bersubsidi untuk kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi demi mendapatkan keuntungan.
Polisi turut menyita sejumlah kendaraan yang diduga digunakan dalam aktivitas tersebut. Barang bukti yang diamankan meliputi satu unit mobil tangki Mitsubishi Fuso, satu unit dump truck Mitsubishi, serta satu unit truk Mitsubishi berwarna kuning tanpa nomor polisi.
Selain kendaraan, petugas mengamankan satu unit pompa hisap atau rotak dan selang sepanjang enam meter yang diduga digunakan untuk memindahkan solar.
Atas dugaan perbuatannya, kedelapan tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Perkara kedua berkaitan dengan dugaan pertambangan tanpa izin di area persawahan Blok Oro-oro Ombo, Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kudus.
Aktivitas tersebut terungkap pada Kamis (29/10/2026) sekitar pukul 09.00 WIB. Polisi menetapkan seorang pria berinisial S (58), warga Desa Papringan yang bekerja sebagai wiraswasta, sebagai tersangka.
S diduga mengeruk tanah menggunakan alat berat excavator, kemudian menjual material hasil pengerukan untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa mengantongi izin pertambangan yang dipersyaratkan.
Dari lokasi kejadian, polisi menyita satu unit excavator Komatsu PC78 berwarna kuning dan satu unit dump truck Mitsubishi Colt Diesel bernomor polisi G 8082 CB beserta dokumen kendaraannya.
Dalam perkara ini, tersangka disangkakan melanggar Pasal 158 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Suntik Gas Elpiji, 80 Tabung Disita
Kasus ketiga adalah dugaan penyalahgunaan LPG bersubsidi melalui praktik pemindahan isi gas atau suntik gas. Praktik tersebut terungkap di halaman belakang sebuah rumah di Kelurahan Mlati Norowito, Kecamatan Kota, Kudus, Kamis (22/10/2026) sekitar pukul 11.00 WIB.
Polisi menetapkan MAH (52), seorang wiraswasta warga setempat, sebagai tersangka.
MAH diduga memindahkan isi LPG bersubsidi ukuran tiga kilogram ke tabung berkapasitas lebih besar untuk kemudian dijual kembali. Modus tersebut diduga dilakukan demi memperoleh keuntungan dari selisih harga gas bersubsidi dan nonsubsidi.
Dari lokasi, polisi menyita total 80 tabung LPG yang terdiri atas 50 tabung ukuran tiga kilogram, tujuh tabung ukuran 12 kilogram, dan 13 tabung ukuran 50 kilogram.
Atas dugaan perbuatannya, MAH disangkakan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Kasatreskrim Polres Kudus AKP Happy Nawang Kuncoro menegaskan, kepolisian tidak akan memberikan ruang bagi praktik penyalahgunaan barang bersubsidi maupun aktivitas pertambangan tanpa izin.
“Kami akan menindak tegas setiap praktik yang melanggar hukum. Penegakan hukum ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi serta aktivitas pertambangan tanpa izin yang dapat merugikan masyarakat maupun negara,” tegasnya. (YM/YM)
