Proses Penyaringan Perades Langgar Tahapan Perbup Beresiko Hukum

oleh -1,735 kali dibaca

Kudus, isknews.com – Menang atau kalah dalam suatu pemilihan harusnya menjadi hal yang wajar. Karena ketika seseorang sudah berniat mencalonkan diri dalam pemilihan atau seleksi apapun, konsekuensinya hanya dua kalah atau menang.


Hal tersebut ditegaskan oleh salah seorang anggota DPRD Kudus, Hendrik Marantek saat ditemui isknews.com.

Menurutnya, dalam proses ujian penyaringan perangkat desa

(Perades) di Kudus beberapa waktu lalu, kalah atau menang harus diterima dengan lapang dada.
“Jadwal tes penyaringan perangkat desa menurut saya sudah berjalan sesuai yang tertuang dalam Perbup Kudus nomor 141/278/2022,” tegasnya.


Sebagai wakil rakyat, lanjut Marantek, dia mempunyai kewajiban mengawal Perbup tentang Pemberian Ijin Serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022.

Menurutnya, tes penyaringan yang sudah terselenggara berjalan lancar dan sesuai jadwal.


“Kalaupun ada yang kurang puas dengan hasil yang dikeluarkan pihak pelaksana tes, itu hal yang biasa. Walau demikian, mereka yang kurang puas bisa mengirim sanggahan sesuai aturan main yang sudah ditentukan dan disepakati bersama,” imbuhnya.


Disinggung terkait nilai tes yang dikeluarkan oleh salah satu perguruan tinggi dan diributkan sebagian peserta, menurutnya hal seperti itu hal biasa dalam sebuah kontestasi. Akan tetapi, jika tuntutan mereka yang merasa kecewa berlebihan hal seperti itu dianggapnya overacting dan justru menimbulkan pertanyaan.


“Tahapan pendaftaran, verifikasi hingga tes sudah dilalui dengan lancar dan benar. Kini kita tinggal mengawal tahapan selanjutnya setelah tes selesai dan jika tahapan-tahapan tidak dilakukan sesuai yang tertuang dalam Perbup maka hal itu dinilainya mal administrasi,” tandasnya.


Masih menurut Marantek, dalam hal adanya kelompok yang menuntut adanya pengulangan dikatakan hal tersebut terlalu mengada-ada. Pasalnya, pembatalan tes atau pengulangan hanya bisa dilakukan melalui putusan pengadilan.

Untuk itu, dia berharap Bupati Kudus tegas melaksanakan peraturan yang sudah diterbitkannya karena apa yang disuguhkan Universitas Padjadjaran (Unpad) secara substansi tes dan penilaian sudah baik.
Sementara, Koordinator Gabungan Ranking Satu (Garank 1) Teguh Santoso, ditemui terpisah menyebutkan hal yang sama. Dikatakannya, pihak Unpad sebagai salah satu penyelenggara tes sudah bekerja maksimal mengingat jumlah peserta yang ikut Unpad terlalu banyak, jika dalam penyelenggaraannya terjadi sedikit kesalahan teknis hal itu dinilainya masih dalam batas kewajaran yang harus kita terima bersama. Terpenting adalah hasil tes benar-benar murni tidak ada rekayasa sampai-sampai pihak Unpad siap apabila diuji digital forensik.


“Sebenarnya tidak perlu dipersoalkan. Nanti kalau memang ada yang kurang puas, ada jalur hukum yang bisa ditempuh,” kata Teguh yang berprofesi pengacara ini.


Sesuai jadwal yang termuat dalam Perbup, setelah tes panitia harus menyerahkan hasil tes kepada Kepala Desa sesuai urutan nilai tertinggi selambatnya 24 Februari 2023.

Selanjutnya, Kepala Desa melakukan konsultasi kepada Camat hasil ujian penyaringan dan Camat dan mengkaji dan membuat rekomendasi jadwalnya 27 sampai 28 Februari 2023. Kemudian, 27 Februari sampai 1 Maret 2023, rekomendasi tertulis dari Camat dikirim kepada Kepala Desa sebagai acuan untuk pelantikan yang sedianya dilaksanakan paling lama 31 Maret 2023.
“Jika tahapan tersebut dilanggar, hal itu berisiko hukum karena melanggar peraturan yang berlaku” pungkasnya. (jos)

KOMENTAR SEDULUR ISK :