PUPR Alokasikan Kegiatan Rp 153 Miliar, PL Lepas Dari Pengawasan Rawan Gratifikasi

oleh

Kudus, isknews.com – Pengawasan kegiatan atau proyek publik yang didanai APBD, Bantuan Gubernur (Bangub) maupun APBN masih sangat lemah. Padahal dalam proses dan pelaksanaan kegiatan sangat mungkin terjadi rekayasa, manipulasi atau pengkondisian proyek, baik proyek yang melalui mekanisme lelang maupun penujukan langsung (PL).

Sementara keterbukaan yang terjadi selama ini masih sangat terbatas. Koordinator Gerakan Transformasi Kudus (Gemataku), Slamet Machmudi mengatakan, paska terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan Bupati Kudus (non aktif) HM Tamzil, mestinya dapat dijadikan pelajaran.

Berbagai persoalan termasuk masalah gratifikasi sangat mungkin terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan di lingkungan pemerintah kabupaten (Pemkab).
“Kami mengamati kondisi sepertinya tidak lebih baik, rawan gratifikasi
untuk memenangkan lelang,” ujarnya, Selasa (18/02/2020).

TRENDING :  Dampak Curah Hujan Tinggi, PUPR Prioritaskan Penambalan Jalan Rusak Bermobilitas Tinggi

Menurutnya, pengawasan tidak hanya dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui lelang, tetapi justru paling rawan kegiatan yang dilakukan lewat mekanisme PL.

Selama ini kegiatan PL lepas dari pengawasan, sehingga sangat rawan gratifikasi. Penunjukan pelaksanaan kegiatan dilakukan langsung oleh organisasi perangkat daerah (OPD), dalam menunjuk pihak rekanan. Padahal dalam proses PL juga harus ada pihak rekanan pendamping.

Rekanan pendamping jangan sampai dikondisikan, sehingga pelaksanaan kegiatan nantinya tetap menghasilkan kualitas yang baik. Sebagian besar kegiatan di Kudus dilakukan melalui mekanisme PL, dengan tujuan untuk menghindari proses lelang yang dapat diikuti pihak lain.

TRENDING :  Segera Rampung Pembangunan 8 Sumur dan Tower Tandon Air Di Wilayah Rawan Air Bersih Kudus
Ilustrasi pengerjaan sebuah proyek bangunan (Foto: istimewa)

Untuk itu pihaknya meminta OPD yang melaksanakan kegiatan PL, harus transparan.

Hal sama juga berlaku pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (sebelumnya Unit Layanan Pengadaan /ULP) selaku panitia pelaksanaan
lelang kegiatan, juga harus terbuka dan profesional.

“Tidak boleh ada rekayasa yang menguntungkan salah satu pihak,” pintanya.

Sementara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kudus siap melaksanakan lelang kegiatan pada April mendatang. Dengan lelang lebih awal, diharapkan pelaksanaan pekerjaan sudah dapat dimulai pertengahan Mei 2020.

TRENDING :  Tiga Hari di Kesambi, Ekskavator Long Arms Milik BBWS Tak Berfungsi Maksimal

Saat ini Dinas PUPR baru konsentrasi untuk kegiatan PL. Plt Kepala Dinas PUPR Kudus, Joko Mukti Harso mengungkapkan, tahun ini pihaknya mengalokasikan dana kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp
153,980 miliar.

Anggaran tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), APBD murni dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

“Dari jumlah itu,  sebesar Rp 77,371 miliar kami alokasikan untuk 91
paket kegiatan Bidang Bina Marga,” jelasnya melalui Kabid Bina Marga
Dinas PUPR Kudus, Harry Wibowo. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :