Rapat Paripurna : Hartopo Jelaskan Validasi Kriteria Guru Penerima TKGS

oleh

Kudus, isknews.com – Plt Bupati Kudus HM Hartopo memberikan penjelaskan terkait sejumlah pertanyaan fraksi-fraksi terkait ranperda 2019 pada rapat Paripurna  DPRD Kudus pada hari sebelumnya.

Pada jawaban terkait dana hibah Tunjangan Kesejahteraan Gurus Swasta (TKGS) yang disinggung oleh fraksi PDIP mengenai validasi data penerima, Hartopo mengatakan bahwa validasi tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Kudus nomor 900/177.1/2018 tentang pembentuan tim verifikasi dan validasi.

Plt Bupati Kudus Hartopo saat berpidato memberikan jawaban atas pandangan fraksi=fraksi pada rapat paripurna DPRD (Foto: YM)

“Dalam keputusan itu disebutkan validasi data guru taman pendidikan alquran, uru madrasah diniyah sipil, khotib sekolah minggu, guru madrasah dan marbot masjid di Kabupaten Kudus,” terangnya pada Rapat Paripurna hari itu, Rabu (07/08/2019).

TRENDING :  Bupati Kudus Ajak Teladani Kangjeng Sunan Kudus, Apa Itu?

Dala keputusan itu ada beberapa kriteria guru swasta penerima tunjangan kesejahteraan guru. Di antaranya aktif mengajar pada lembaga pendidikan, tidak menerima tunjangan sertifikasi guru. Tidak berstatus pegawai negeri sipil, TNI, maupun Polri.

TRENDING :  Bupati Laporkan Kerja Nyata ke Masyarakat Kota Kudus

“Serta tidak menerima tunjangan kesejahteraan guru yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kudus secara ganda,” tuturnya.

Lebih lanjut, Hartopo menyebutkan bahwa pelaksanaan verifikasi dan validasi data guru itu dilaksanakan bersama dengan OPD dan dinas terkait. Selanjutnya dalam verifikasi yang dilakukan juga dilakukan secara berjenjang.

“Dari usulan kepala sekolah, verifikasi dan validasi tingkat lembaga, verifikasi dan validasi tingkat kecamatan melalui form guru dan verifikasi dan validasi tingkat Kabupaten melalui forum tingkat Kabupaten,” ujarnya.

TRENDING :  BPJS Ketenagakerjaan Undang Perusahaan Peserta Untuk Tertib Iuran dan Administrasi

Ditambahkan dia, selain menjelaskan mengenai kesejahteraan guru madin. Hartopo juga menyamapikan beberapa hal lainnya. Di antaranya peningkatan pendapatan asli daerah pada RAPBD Tahun anggaran 2019. Kenaikan belanja tidak langsung, mengenai prona, penataan parkir, mengenai lampu penerangan jalan umum (LPJU) yang mat di Kabupaten Kudus, hingga pelayanan kesehatan.

“Kedepan diharapkan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam perubahan APBD tahun 2019 dapat berjalan dengansesuai jadwal sehingga penyerapan bisa secara maksimal,” tandasnya. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :