Santunan Kematian Covid-19 Masih dalam Tahap Pembahasan

oleh -569 kali dibaca

Kudus, isknews.com- Akibat belum tercapainya refocusing APBD tahun 2021 untuk penanganan Covid-19, pemberian santunan kematian akibat covid-19 di Kabupaten Kudus masih dalam tahap pembahasan. Saat ini Pemkab Kudus baru bisa mengumpulkan Rp 58.9 miliar dari target sebanyak Rp 91,7 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kudus, HM Hartopo mengatakan, pada 2020 insentif covid-19 di Kudus yang dibayarkan pemerintah pusat masih kurang Rp 8 miliar, hal tersebut kemudian menjadi tanggung jawab Pemkab untuk menanggungnya.

“Termasuk 2021 kita yang nanggung, artinya kita akan tetap memberikannya kepada semua. Untuk teknis lainnya bisa ditanyakan kepada yang bersangkutan seperti Dinas Sosial, karena memang ini masih dalam pembahasan,” katanya, Senin (29/3).

Hartopo mengaku, masih berupaya untuk bisa memenuhi target dari refocusing tersebut. Karenanya, dia akan memotong Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di sejumlah Organisasi Pimpinan Daerah (OPD), serta dana aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

“Deadlinenya tanggal 30 Maret ini. Ini memang mau nggak mau karena memang kondisi refocusing covid-19 kita mohon kerelaan dan keikhlasannya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus, Eko Djumartono menyampaikan, semua OPD telah mengumpulkan berkas pada minggu lalu. Menurutnya, saat ini sedang menunggu dari Pokok Pikiran DPRD yang diberi tenggat waktu sampai akhir maret.

“Hasli refocusing Pokok Pikiran ini akan berpengaruh pada besaran milik OPD. Dari yang sebelumnya 22 persen, kemungkinan bisa bertambah,” katanya.

Eko mengaku, pihaknya menargetkan refocusing tahun 2021 ini rampung pada akhir April mendatang. Pasalnya, proses pengesahan anggaran setelah refocusing juga masih panjang. Dia menjelaskan, setelah penyerahan berkas OPD, kemudian dilakukan pembahasan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Setelah itu selesai, baru diserahkan ke Plt Bupati HM Hartopo untuk dilakukan pertimbangan kembali. Kemudian baru bisa dibikin Peraturan Bupati (Perbup),” tandasnya. (MY/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :