Kudus, isknews.com – Pasca dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kudus, Eko Djumartono langsung menegaskan komitmennya untuk mendorong efisiensi belanja aparatur, khususnya konsumsi bahan bakar minyak (BBM), tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, efisiensi yang didorong Pemerintah Kabupaten Kudus harus tetap berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
“Pelayanan kepada masyarakat tetap kita tingkatkan. Tapi di sisi lain, belanja pegawai, khususnya yang berkaitan dengan operasional seperti BBM, akan kita evaluasi,” ujarnya.
Ia mencontohkan langkah Sam’ani Intakoris yang mulai membiasakan bersepeda ke kantor sebagai bentuk nyata penghematan energi. Namun, ia mengingatkan agar langkah tersebut tidak sekadar simbolis.
“Jangan sampai sudah bersepeda, tapi belanja BBM-nya tetap sama. Itu percuma. Artinya harus ada pengalihan dan efisiensi nyata dalam belanja,” tegasnya.
Eko menyebut, kebijakan efisiensi ini nantinya akan diperkuat melalui surat edaran, termasuk pengaturan skema kerja seperti work from anywhere (WFA) maupun work from home (WFH), beserta persentase penghematan yang ditargetkan.
“Surat edarannya sedang disiapkan, termasuk berapa persen efisiensi yang harus dicapai. Jangan hanya disampaikan, tapi harus terukur,” imbuhnya.
Pemkab Kudus, lanjutnya, menargetkan efisiensi konsumsi BBM dapat mencapai 20 hingga 25 persen, seiring dengan penerapan pola kerja yang lebih fleksibel. Bahkan sebelumnya, sejumlah pos belanja telah dipangkas hingga 50 persen sebagai bagian dari penyesuaian anggaran.
Meski demikian, ia memastikan kebijakan WFA tidak boleh mengganggu layanan publik, terutama sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, dan perizinan.
“Pelayanan tidak boleh berhenti. Kesehatan tetap jalan, perizinan tetap buka, bisa dengan sistem bergiliran. Jangan sampai dianggap libur,” katanya.
Pengawasan terhadap kinerja ASN, lanjutnya, akan diperketat melalui monitoring berbasis kinerja dan pelaporan aktivitas harian di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Sementara itu, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris meminta Sekda yang baru segera melakukan konsolidasi dan memperkuat koordinasi lintas OPD, baik internal maupun eksternal.
“Segera bekerja maksimal, koordinasi harus kuat. Kita ingin Kudus tetap survive di tengah situasi yang tidak mudah, tapi pelayanan harus tetap cepat, berkualitas, dan membahagiakan masyarakat,” ujarnya.
Bupati juga menyoroti sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi, mulai dari disiplin ASN, kecepatan respons layanan, hingga capaian indikator makro daerah seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengangguran, kemiskinan, dan stunting.
Selain itu, pengisian sejumlah jabatan kosong di lingkungan Pemkab Kudus juga akan segera diproses. Di antaranya posisi di RSUD, Inspektorat, hingga beberapa dinas strategis.
“Segera kita ajukan ke pusat untuk seleksi terbuka. Targetnya April sudah kita usulkan ke BKN,” tandasnya. (YM/YM)
