Selama 2021, Kantor Bea Cukai Kudus Tindak 109 Kasus

oleh -1.000 kali dibaca

Kudus, isknews.com – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kabupaten Kudus selama tahun 2021 menindak 109 kasus sesuai surat bukti penindakan (SBP).  Jumlah penindakan tersebut naik 29 kasus atau 36 persen dibandingkan tahun 2020 sebanyak 80 kasus.

Hal itu dikatakan Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi (PLI) KPPBC Tipe Madya Kabupaten Kudus, Dwi Prasetyo Rini, kepada isknews.com, Senin (10/1/2022).

Pihaknya mencatat kenaikan jumlah penindakan mencapai 36 persen. Persentase itu ada sepanjang tahun 2021. “Sepanjang 2020 merupakan awal pandemi sehingga dalam penindakan di lapangan juga memperhatikan protokol kesehatan‎,” terangnya.

Meski jumlah kasus mengalami peningkatan, jumlah batang rokok yang ditemukan justru mengalami penurunan. Penurunannya pada 2021 cukup signifikan. Yakni mencapai 4,2 juta ‎jika dibandingkan tahun 2020 lalu.

Jumlah rokok ilegal sepanjang 2021 hanya 14,2 juta batang. Sedangkan rokok ilegal ‎2020 mencapai 18,4 juta batang. “Selisihnya sampai 4,2 juta batang lebih sedikit tahun 2021 lalu,” bebernya.

Menurut Rini, jumlah peredaran rokok ilegal mengalami penurunan. Faktornya karena rutinitas giat penindakan yang semakin masif.

“Kebijakan dan rutinitas giat penindakan terhadap rokok ilegal semakin masif. Sehingga peredaran rokok ilegal juga turun,” ujar dia.

Berdasarkan survey rokok ilegal nasional yang dilakukan Universitas Gaja‎h Mada (UGM) juga menunjukkan data yang sama. Hasil survei rokok ilegal menunjukkan adanya tren penurunan dari semula ‎12 persen pada tahun 2016, menjadi 7 persen pada tahun 2018. Kemudian menjadi 4,68 persen pada tahun 2020. “Secara total jumlah peredaran rokok ilegal juga ikut mengalami penurunan berdasarkan survei UGM,” ujarnya.

Dia berharap, peredaran rokok ilegal di tahun 2022 semakin berkurang seiring dengan penindakan yang sudah dilakukan. Menurutnya, pengusaha rokok dapat memproduksi rokok legal hanya dengan mengurus nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC).

Dengan adanya NPPBKC maka tidak akan ada kerugian negara yang ditimbulkan atas peredaran rokok ilegal tersebut. ‎Tercatat total potensi kerugian negara yang ditimbulkan akibat peredaran rokok ilegal di tahun 2021 sebesar Rp 9,59 miliar. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan potensi kerugian negara pada 2020 yang lalu sebesar Rp 10,8 miliar.

“Mau mengurus NPPBKC itu mudah dan gratis tidak dipungut biaya apapun,” pungkasnya. (AS/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :