Kudus, isknews.com – Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Kabupaten Kudus Tahun 2025 memasuki tahapan penting.
Sebanyak 15 peserta yang dari 19 pendaftar formasi dimana 4 orang mendaftar dalam dua formasi. Peserta yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi mengikuti Assessment Center yang digelar di Markas Besar (Mabes) Polri, Kamis (hari ini).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengembangan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kabupaten Kudus, Zulfa Kurniawan, turut mendampingi para peserta dalam pelaksanaan uji kompetensi tersebut.
Ia menjelaskan, Assessment Center Mabes Polri dipilih karena menggunakan metode evaluasi berstandar nasional yang objektif dan terukur.
“Assessment Center ini bertujuan mengukur kompetensi peserta secara komprehensif, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan pimpinan, termasuk kompetensi manajerial dan kultural,” ujar Zulfa.
Menurutnya, hasil penilaian Assessment Center menjadi data objektif yang sangat penting dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur, promosi, serta penempatan jabatan.
Oleh karena itu, tahapan ini menjadi salah satu dasar pertimbangan utama dalam seleksi terbuka JPT Pratama.
Pelaksanaan Assessment Center dikelola oleh Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri, khususnya Biro Pembinaan Karier (Robinkar) melalui Bagian Penilaian Kompetensi (Bagpenkompeten).
Dalam praktiknya, penilaian dilakukan oleh asesor bersertifikat dengan berbagai metode terstandar.
Beragam teknik penilaian diterapkan, mulai dari Paper and Pencil Test (PPT), In-Basket Problem Analysis (In-Tray), Leaderless Group Discussion (LGD), hingga Behavior Event Interview (BEI) atau wawancara berbasis kompetensi.
Peserta juga mengikuti presentasi, tes psikometri, serta simulasi kepemimpinan lainnya.
Seluruh rangkaian kegiatan didukung fasilitas modern, termasuk penggunaan Computer Assisted Test (CAT) untuk memastikan akurasi dan objektivitas hasil penilaian.
Zulfa menegaskan, Pemkab Kudus berkomitmen menjalankan seleksi JPTP secara transparan, profesional, dan akuntabel.
“Kami berharap tahapan ini dapat menghasilkan pejabat pimpinan yang kompeten, berintegritas, dan mampu mendukung peningkatan kinerja pemerintahan daerah,” pungkasnya. (YM/YM)
