Sidang Paripurna DPRD : Semua Fraksi Soroti Belum Optimalnya Penanggulangan Bencana di Kudus

oleh

Kudus, isknews.com – DPRD Kudus pada Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi Fraksi tehadap RAPBD 2020 terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2020, dalam agenda Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama di Gedung DPRD Kudus yang dipimpin oleh ketua DPRD Masan telah mendapat tanggapan dari seluruh tujuh fraksi di DPRD Kudus saat menyampaikan pandangan umumnya, Selasa (15/10/2019).

Dari ketujuh fraksi yang secara bergantian menyampaikan pandangan umumnya terkait RAPBD 2020 tersebut memiliki kesamaan dalam hal permasalahan penangulangan bencana di Kudus yang dinilai belum optimal.

Suasana rapat paripurna DPRD Kudus dengan agenda tanggapan fraksi-fraksi terkait RAPBD 2020 (Foto: YM)

Fraksi PDIP, yang diwakili oleh Aris Sulistiyono menyampaikan Musibah kekeringan dan kebakaran yang terjadi Kudus membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus. Dijelaskannya, musibah kekeringan yang terjadi di daerah Undaan dan Kaliwungu telah berdampak pada mundurnya masa penen, yang berpotensi mengancam kelangsungan swasembada beras di Kudus.

TRENDING :  Resmi "Didok" Kenaikan Gaji DPRD Kudus

Sedangkan untuk penanganan kebakaran di Kudus, pihaknya mengusulkan agar setiap kecamatan dilengkapi dengan sarana prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran.Dengan begitu, pencegahan dan penanganan kebakaran dapat diatasi sedini mungkin.

Hal senada juga disampaikan oleh Fraksi PKB, yang diwakili oleh Ali Ihsan. Menururtnya persiapan penanggulangan bencana di Kudus masih belum optimal. hal itu disebabkan karena kurangnya perlatannya dan terbatasnya dukungan anggaran dari Pemkab kudus.

“Kami harap supaya ada Damkar di setiap Kecamatan yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggungjawab dari BPBD Kudus,” jelasnya.

Sementara untuk musibah kekeringan menjadi sorotan Fraksi Gerindra, PKS dan Pan Hanura dan Demokrat (PanHD). Endang Kustiyarini perwakilan Fraksi PanHD menghimbau agar Pemkab bisa mengaktifkan kembali progam Pamsimas dan penambahan jaringan PDAM sebagai salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan kekeringan di sejumlah daerah.

TRENDING :  DPRD Kudus Umumkan Pembentukan Fraksi Fraksi dan Penetapan Calon Ketua

Pendapat ini didukung oleh Fraksi PKS yang menyebutkan perlu adanya progam jangka panjang untuk menanggulangi bencana kekeringan di Kudus. Bukan hanya dengan melakukan dropping air ke daerah terdampak kekeringan.

Selain menyoroti terkait penanggulangan bencana di Kudus. Dalam kegiatan tersebut sejumlah fraksi juga menaggapi terkait kelanjutan progam santunan Rp. 1 juta perbulan bagi guru Madin dan guru non PNS.

“Tunjangan guru madin wajib tetap diadakan dan direalisakian agar regulasi disesuaikan dengan amant undang-undang melalui belanja langsung. Dan meminta kepada kesra dan dinas pendidikan selalu update jumlah guru dan melakukan verifikasi secara berkelanjutan,” kata Ali Ihsan, perwakilan dari Fraksi PKB. Sembari menanyakan uang kesejahteraan guru Madin yang selama dua bulan terkahir ini belum dicairkan.

TRENDING :  Kesejahteraan Anggota Dewan Meningkat

Tak hanya itu, evaluasi terkait kebijakan mutasi jabatan yang dilakukan oleh Pemkab Kudus beberapa waktu lalu juga tak luput dari tanggapan fraksi PDIP, Golkar dan Nasdem. Penempatan ASN yang tidak sesuai dengan kapasitas dan keahliannya. Seperti Kepala UPT Puskesmas yang dipindahkan ke Kasi Pelayanan di kecamatan dan Staf di Kelurahan Mlatilor menjadi topik yang menarik dalam Rapat Paripurna kali itu.

Hadir mewakili Plt. Bupati Kudus, HM Hartopo dalam Rapat Paripurna itu Sam’ani Intakhoris, Sekertaris Daerah Kabupaten Kudus mengatakan jika pihaknya akan segera menyampikan tanggapan-tanggapan tersebut kepada Plt, Bupati Kudus. Sebagaimana dijadwalkan Rapat Paripurna dengan agenda Jawaban Bupati atas tanggapan umum frakasi yang akan digelar pada Rabu besok. (YM/YM).

KOMENTAR SEDULUR ISK :