Surat Ijin Pendasaran Bakal Dicabut Bila Tak Ada Respon dari Pedagang Penunggak PKD

oleh -510 views
Pasar Kliwon Kudus (Aris Sofiyanto/ISKNEWS.COM)
Kudus, isnews.com – Pedagang Pasar Kliwon yang menunggak retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD) atau sewa kios, bakal diancam dicabut surat izin pendasaran (SIP). Keputusan tersebut diambil jika tidak ada respon dari pedagang yang telah menerima surat penagihan tunggakan sewa kios.

Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus Sudiharti akan menunggu respons pedagang setelah surat penagihan tunggakan sewa kios diberikan.

“Kami minta pedagang Pasar Kliwon segera melunasi tunggakan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD) atau sewa kios, karena bagi yang tidak segera melunasi diancam dicabut surat izin pendasarannya (SIP),” terangnya Kamis (22/4/2021).

Sebelumnya, kata dia, pedagang yang menunggak juga pernah diberikan stiker kios yang berisi tulisan “Belum membayar retribusi PKD”. Meskipun demikian, masih ada yang belum mau melunasinya. Kalaupun ada yang mau melunasi, katanya, setelah disurati untuk segera membayarnya.

Sebelumnya diberitakan, jika ada ribuan pedagang yang menunggak pembayaran retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD) atau sewa kios selama beberapa tahun.

“Ada sebanyak 2.417 pedagang Pasar Kliwon Kudus yang menunggak pembayaran retribusi sewa kios selama beberapa tahun hingga nilai tunggakannya mencapai Rp7 miliar dan Nilai tunggakan dari masing-masing pedagang bervariasi karena disesuaikan dengan luas kios yang disewa,” jelasnya saat ditemui isknews.com Selasa (20/4/2021).

Pedagang yang menunggak sewa kios bervariasi, bahkan ada yang mencapai Rp60 jutaan karena menunggaknya cukup lama.

Pedagang yang menunggak, ada yang beralasan belum memiliki uang dan ada yang berpegangan pada surat hak guna bangunan (HGB) hingga tahun 2021, meskipun statusnya berakhir pada tahun 2016. Pedagang yang belum mengikat kontrak, maka secara otomatis juga belum membayar sewa kios sejak tahun 2016.

Alasan pedagang, selain belum memiliki uang juga ada yang berpegangan pada surat hak guna bangunan (HGB) hingga tahun 2021, meskipun statusnya berakhir pada tahun 2016.

Akan tetapi, lanjut dia, efektif penarikan sewa kios dilakukan tahun 2018 setelah para pedagang menandatangani surat perjanjian sewa karena hingga kini belum 100 persen pedagang menandatanganinya. Sebab itulah, Dinas Perdagangan Kudus akan kembali menyurati para pedagang, setelah sebelumnya ada upaya menempelkan stiker bertuliskan “belum membayar retribusi PKD”.

Adapun tarif sewa kios maupun ruko per meter persegi Rp500 per meter persegi per hari, sedangkan los sebesar Rp250 per meter persegi per hari.

Diketahui, Pasar Kliwon Kudus terdapat 35 ruko, 863 kios dan 1.356 los dengan jumlah total pedagang mencapai 2.500 pedagang. (AJ/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :