Sistem Koperasi Simpan Pinjam Bakal Dirombak? Ini kata DPR RI Mustofa

oleh -213 kali dibaca

Kudus, isknews.com – Anggota Komisi XI Dewan Perwakikan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Musthofa mengungkapkan, pemerintah berencana membuka ruang sistem terbuka Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dari yang selama ini menggunakan sistem tertutup.

“Dari pemerintah ingin membuat DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) baru terkait KSP pada prinsipnya didasarkan pada alur pikir atau cara berpikir bahwa KSP ini ada 2 jenis kategori besar, open loop dan close loop, sistem terbuka dan sistem tertutup,” kata Mustofa usai mengisi Sosialisasi gerakan nasional non tunai di Aula Balai Desa Gulang, Kecamatan Mejobo, Kudus, Minggu (27/11/2022).

Dalam UU Perkoperasian yang ada saat ini, KSP hanya menerapkan sistem tertutup, yaitu mulai dari modalnya yang berasal dari anggota, baik dalam bentuk simpanan wajib dan simpanan pokok dan juga bisa berasal dari pinjaman dan sumber lain.

Modal ini kemudian bisa digunakan untuk kegiatan simpan pinjam di dalam koperasi itu sendiri dari, oleh, dan untuk anggota. Untuk Close loop itu mendukung keberadaan koperasi yang telah dicanangkan oleh bapak Koperasi ‘Bung Hatta’.

Sisa hasil usaha yang diperoleh dari kegiatan simpan pinjam dalam koperasi itu pun hanya akan digunakan untuk dana cadangan atau memperkuat modal, baru dibagikan ke anggota.

“Pertama untuk dana cadangan, memperkuat modal, setelah itu dibagikan ke anggota. Setelah itu bisa digunakan untuk kegiatan lain yang diputuskan dalam rapat anggota. Ini yang disebut sistem tertutup,” ucap Musthofa.

Dengan adanya sistem terbuka, maka KSP akan bisa memperbesar modal usahanya itu dari pinjaman langsung dari bank, lembaga keuangan lainnya, obligasi maupun surat utang. Ketika modalnya semakin besar pun bisa diletakkan ke dalam bentuk deposito hingga investasi di pasar modal.

“Misal koperasi itu berpikir kalau hanya ditaruh di deposito dan tabungan bunganya kecil, mau ditaruh di instrumen investasi, di pasar modal, bisa juga,” tutur Musthofa.

Oleh karena itu, ketika sumber modal KSP itu sudah bersumber dari pihak lain secara langsung maka harus diawasi secara langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun ketentuan ini menurutnya belum diatur secara rinci batasan-batasannya oleh pemerintah dalam usulan DIM untuk KSP ini.

“Itu yang disebut sistem terbuka. Jadi koperasi memperluas modal, penempatan dana, dan kegiatannya di luar koperasi. Tinggal nanti batasannya yang perlu dicari. Nah ini konsep yang pemerintah pikirkan untuk dibuatkan DIM nya kembali,” ucap Musthofa.

“Itu kita sebagai hak konstitusi kita, menyampaikan pendapat dari DPR dan pemerintah melalui Menteri Keuangan. Maka ada beberapa catatan kami, bahwa untuk open loop itu kita minta supaya ada diawasi oleh OJK,” tambahnya.

Musthofa menyebut bahwa DPR berinisiatif jika seluruh dana yang dihimpun dari masyarakat, ada peran pengawasan dari DPR. Pertama, bahwa peran DPR ini mewakili hak konstitusi.

Sedangkan untuk yang kedua, DPR adalah representasi rakyat. Sehingga kalau terjadi persoalan di rakyat anggota DPR akan tau

“Jadi kalau terjadi persoalan di rakyat kita (anggota DPR, red) akan tau dan ada solusinya. Untuk pengendahan RUU Perkoperasian saat ini belum kita ketok,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Pemerintah diberikan tenggat waktu hingga 1 Desember 2022 untuk menyelesaikan DIM di sektor ini. (AS/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :