Slamet Warsito Mengaku Dirugikan BPR Mandiri Artha Abadi

oleh -255 kali dibaca

Pati, isknews.com – Slamet Warsito, pengusaha properti Pati mengaku di rugikan BPR Mandiri Artha Abadi (MAA). Perihal tersebut disampaikan kepada awak media, Rabu, (16/12/20) di kediamannya jalan Diponegoro Pati.

Dia mengaku dirugikan oleh BPR MAA lantaran tanah seluas 8.000 meter persegi miliknya yang dipergunakan sebagai anggunan pinjaman hendak di lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Padahal proses hukum sampai saat ini masih berlangsung.

“Beberapa kali KPKNL sudah memberikan surat permintaan pelelangan aset saya itu, tapi kami belum memberikan respon. Karena tanah ini masih dalam sengketa,” katanya, Rabu (16/12/2020).

Saat Dia bercerita, dirinya meminjam dana bank sebesar Rp 3 miliyar. dengan potongan administrasi dan cadangan bunga sebesar Rp 200 juta. Sehingga pihaknya menerima bersih hanya Rp 2,8 Miliar.

“Saya meminjam sebesar 3 miliyar, kami menerima 2,8 milyar. Kemudian yang 200 juta di potong untuk administrasi dan cadangan bunga,” ungkaapnya.

Kemudian, pada 2017 pihaknya mengaku sempat terjadi kredit macet hingga dia belum bisa membayar angsuran. Namun, ia mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak bank, yakni dengan kesepakatan menjual aset secara bersama-sama.

“Tapi tanpa sepengetahuan saya, pihak bank malah menjual aset tanah itu pada 2018 lalu. Padahal pada Januari 2018, saya sudah melaporkan ke pihak bank bahwa ada progres penjualan 4 unit ruko seharga Rp 7,5 Miliar. Kalau pembangunan itu selesai, maka saya sudah bisa membayar hutang yang ada di bank,” imbuhnya.

Seiring berjalannya waktu, lanjut Slamet, ada pihak yang memberikan informasi kepadanya bahwa tanah yang dipakai untuk agunan tersbeut sudah dijual oleh pihak bank. Dia pun langsung mengajukan gugatan dan akhirnya menang. Semua aset pun kembali.

“Saya juga melaporkan pihak Bank ke Polres karena telah menggelapkan tanah saya. Kemudian untuk pemalsuan surat-surat, saya laporkan ke polda. Sampai saat ini masih berjalan,” terangnya.

Saat ini, sengketa tanah itu masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung (MA). Tapi, KPKNL Semarang masih tetap meminta persetujuan pelelangan, padahal statusnya masih tanah sengketa. (*)

KOMENTAR SEDULUR ISK :