SEMARANG, ISKNEWS.COM – Pertamina memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam kondisi aman. Berdasarkan posisi stok terkini, ketahanan stok Pertalite tercatat mencapai 17,4 kali lipat dari konsumsi normal harian.
Selain Pertalite, ketahanan stok Biosolar juga mencapai 10,3 kali lipat konsumsi normal harian. Sementara itu, ketersediaan LPG tercatat sebesar tiga kali lipat dari konsumsi normal harian.
Area Manager Communication, Relation, & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, M. Subhan Amrullah, mengatakan pihaknya terus menjaga keandalan pasokan energi melalui pemantauan stok dan penyaluran secara berkala.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat di wilayah Jawa Tengah dan DIY dapat terpenuhi dengan baik.
“Kami memastikan pasokan BBM dan LPG di wilayah Jateng dan DIY tetap terjaga. Selain menjaga ketersediaan, kami juga terus memperkuat pengawasan distribusi dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta pemangku kepentingan terkait,” ujar Subhan dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Di samping menjaga ketersediaan pasokan, Pertamina juga memperkuat pengawasan distribusi energi bersubsidi. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum dan berbagai pihak terkait agar penyaluran BBM maupun LPG subsidi sesuai dengan peruntukannya.
Hal ini menyusul pengungkapan praktik penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng), khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).
Pertamina mengapresiasi langkah kepolisian tersebut karena penyalahgunaan energi bersubsidi berpotensi merugikan negara sekaligus mengurangi hak masyarakat yang seharusnya menerima manfaat subsidi pemerintah.
Subhan menjelaskan, penyalahgunaan energi bersubsidi dapat dilakukan melalui berbagai modus. Di antaranya pengoplosan LPG bersubsidi ke tabung nonsubsidi serta penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi.
Praktik tersebut berisiko mengganggu rantai distribusi energi sehingga subsidi tidak tersalurkan kepada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pemerintah.
Sebagai bentuk penguatan pengawasan, Pertamina secara konsisten melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap lembaga penyalur BBM maupun LPG. Terhadap lembaga penyalur yang terbukti melakukan pelanggaran, Pertamina menerapkan sanksi administratif berdasarkan hasil pemeriksaan dan tingkat pelanggaran.
Hingga 31 Oktober 2026, tercatat sebanyak 219 lembaga penyalur BBM dan 203 lembaga penyalur LPG telah diberikan sanksi.
Pertamina juga mengimbau masyarakat, pelaku usaha, operator SPBU, agen, serta pangkalan LPG untuk senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku. Masyarakat diharapkan membeli BBM dan LPG sesuai kebutuhan serta tidak terlibat dalam praktik penimbunan, pengangkutan ilegal, maupun penyalahgunaan lainnya.
Apabila menemukan indikasi penyimpangan, masyarakat dapat melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau melalui saluran pengaduan resmi Pertamina, yakni Pertamina Call Center 135.
Melalui pengawasan dan koordinasi lintas sektor, Pertamina berharap distribusi energi di wilayah Jawa Tengah dan DIY tetap berjalan lancar. Dengan demikian, ketersediaan pasokan terjaga dan subsidi energi dapat dinikmati masyarakat yang berhak. (AS/YM)
