Suasana Pandemi, Buruh Kudus Bisa Terima Kenaikan UMK Lebih Rendah dari Tahun lalu

oleh

Kudus, isknews.com – Upah minimun kabupaten (UMK) bagi pekerja di Kabupaten Kudus 2021, ditetapkan sebesar Rp. 2.290.995 atau naik 3,27 persen. per 1 Januari 2021. Hal itu tertuang pada Surat Keputusan Gubernur nomor 561/62 dengan besaran kenaikan berbeda-beda mulai 0,75 hingga 3,68 persen di 35 Kabupaten dan Kota, oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Sesuai UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan, UMK ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021. Artinya, pengusaha di Kudus wajib menggaji buruhnya sebesar Rp. 2.290.995 per bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Kudus, Andreas Hua mengatakan, angka kenaikan Rp 70 ribuan dari angka sebelumnya bagi pekerja tetap disyukuri, pihaknya masih bersyukur, Apalagi Kabupaten Kudus terhitung masih tertinggi diwilayah Pantura timur.

“Di rapat pengupahan kita minta pembulatan ke angka Rp 2.300.000 alotnya minta ampun dan tetap ditolak. Hanya saja kita minta pembayaran upah tidak boleh lebih rendah dari itu,” katanya, Senin (23/11/2020).

Sejauh ini dirinya meyakini kenaikan yang tidak seberapa ini tidak akan menjadi gejolak di tingkat pekerja meski prosentase kenaikan jauh kurang dari angka 8 persen seperti kenaikan tahun 2020 kemarin.

“Saya yakin pekerja bisa menerima. Apalagi pada sekitar bulan September dan Oktober telah kita sosialisasikan ke Pimpinan Unit Kerja (PUK) perusahaan-perusahaan bahwa kenaikan UMK untuk tahun ini diprediksi akan kecil akibat inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang rendah bahkan hampir minus year on year, serta pandemi yang berpengaruh signifikan pada sektor usaha,” terang Andreas Hua melalui pesan elektronik ke media ini.

Terpisah, Plt. Bupati Kudus, HM Hartopo menilai nilai UMK Kudus tahun 2021 sudah cukup besar dibandingkan dengan daerah lain di sekitar Kudus. Besaran UMK Kudus tahun 2021 ini tergolong cukup tinggi dibandingkan UMK Kabupaten/Kota lain di Jawa Tengah.

Hartopo menegaskan besaran UMK tersebut telah sesuai dengan kesepakatan dari Dewan Pengupahan yang terdiri dari serikat pekerja, perwakilan pengusaha (Apindo), Disnakerperinkop dan UKM hingga perwakilan akademisi.

Pada para pengusaha Hartopo berpesan agar mereka bisa menggaji buruh sesuai UMK. Sebagaimana ketentuan di UU Ketenagakerjaan tentang pengupahan.

Diketahui, UMK tertinggi dipegang Kota Semarang sebesar Rp. 2.810. 025 dan Kabupaten Banjarnegara memiliki UMK terrendah di Jawa Tengah yakni sebesar Rp. 1.805.000.

Dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, UMK Kudus menduduki rangking 5 di Jawa Tengah. Posisinya dibawah UMK Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang.

Untuk di kawasan eks-Karsidenan Pati, UMK Kudus menduduki peringat pertama. Untuk posisi kedua diisi Kabupaten Jepara sebesar Rp. 2.107.000. Kabupaten Pati Rp. 1.953.000 dan Kabupaten Rembang Rp. 1.861. 000.

“Meskipun kenaikannya sedikit, hanya 3,27 persen atau sekitar Rp. 72.544,33. Tapi angka ini saya nilai sudah cukup tinggi,” pungkasnya. (AJ/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :